Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Dinamika Ruang Publik dan Urgensi Reputasi Polri

Kompas.com - 16/07/2022, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA mulanya informasi ditransmisikan dari mulut ke mulut. Lalu berkembang lewat goresan di atas batu, pada daun lontar, kemudian tulisan dengan tinta di kertas, dan selanjutnya dihimpun, dicetak, digandakan, dipindahtangankan, lalu disebarluaskan.

Era ini dikenal dengan peradaban buku—disertai penyebaran media-media koran, majalah, jurnal, dan semacamnya.

Tidak berarti transmisi informasi dari mulut ke mulut berhenti. Buku tulis-cetak dan semacamnya butuh proses panjang. Kita menginginkan transmisi informasi yang cepat dan akurat.

Maka lahirlah teknologi audio, lalu audiovisual melalui jaringan gelombang radio dan jaringan satelit.

Teknologi ini terus berkembang, semula dalam wujud pesawat radio, televisi, telepon konvensional hingga kemudian berevolusi menjadi apa yang kita sebut sekarang dengan smartphone atau telepon pintar.

Perkembangan digitalisasi juga memunculkan konvergensi media, yaitu integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media.

Melalui perangkat telepon pintar ini, berbagai macam-bentuk informasi bisa ditransmisikan dengan cepat hanya dengan sentuhan jemari tangan.

Revolusi teknologi informasi tak terhindarkan. Dunia serasa terlipat dalam genggaman tangan. Beragam informasi berseliweran setiap saat, tanpa jeda.

Sebagian berisi peringatan genting dan petuah penting, sebagian lainnya berupa puja-puji atau caci maki, tudingan, dan bahkan sumpah serapah.

Tak jarang, informasi-informasi yang disajikan lalu disalin-tempel kemudian viral di media-media sosial, walaupun kualitasnya “sampah,” dan datang dari dunia antah-berantah.

Tak sedikit dari kita menjadi bagian dari sirkulator-sirkulator informasi yang berseliweran itu, entah sebagai penyuplai, distributor, atau agen penyalur.

Dengan smartphone di tangan, kita turut serta memondar-mandirkan “kabar-kabar burung” dari satu jalur aplikasi media ke aplikasi media yang lain; atau dari satu grup media ke grup-grup lainnya; atau kita tempelkan pada papan status media di akun atas nama kita.

Tak jarang, penyebaran informasi-informasi lewat media sosial ini disertai dengan iming-iming pahala dan ancaman-ancaman berdosa.

Dalam konstelasi seliweran informasi yang demikian, nalar kritis dan jiwa analitis sangatlah diperlukan. Jika tidak, maka kita akan terbawa ke dalam arus informasi buta.

Informasi buta adalah informasi yang diterima begitu saja, tanpa diklarifikasi dan diverifikasi validitasnya.

Hanya bermodalkan kecocokan dengan pandangan kita, lalu kita terlibat untuk menyebarkannya secara masif, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi kebenarannya.

Di sinilah awal penyesatan ruang publik yang akan membuat hoaks atau berita bohong menjadi konsumsi banyak pihak.

Kecenderung tersebut tentu tak lepas dari besarnya peran media sosial dalam memgamplifikasi hoaks dan narasi kebencian, yang acapkali hanya didasari oleh semangat eksistensial tanpa nalar kritis dan kapasitas validasi informasi.

Bahkan Shannon Rauch, seorang profesor psikologi di Benedictine University, di Amerika Serikat menyebutkan bahwa di media sosial muncul gejala ikut-ikutan berbicara satu masalah agar terlihat tidak ketinggalan, meskipun tidak didukung oleh kapasitas profesional dan akademik.

Sebuah berita yang menjadi trending topic di media punya kecenderungan besar disebarluaskan lebih banyak, tanpa upaya verifikasi terlebih dahulu

Dengan kata lain, karena ikut menyebarkan satu berita yang sedang ramai dibicarakan orang bisa diasumsikan si penyebar akan dianggap mengetahui persoalan, bahkan tidak jarang dianggap punya legitimasi sebagai orang yang berpengetahuan luas.

Rauch juga mengatakan bahwa selain karena penjelasan di atas, orang yang terjebak hoaks biasanya juga mengalami information overload.

Banyaknya informasi yang berseliweran justru membuat orang malas melakukan "cross check" dan verifikasi faktual, yang akhirnya terjebak dengan berita-berita yang tidak benar.

Apalagi dengan penambahan komentar ini itu yang cenderung keluar dari konteks persoalan, lapisan kebenaran dari sebuah kejadian pelan-pelan menjadi terkikis, lalu menjadi kabur dan akhirnya menjadi tidak jelas.

Nah, dalam kerangka dan konstruksi ruang publik yang demikianlah kini kasus internal Polri yang baru-baru ini mencuat berada.

Terlepas dari ramainya persepsi yang beranggapan bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam kasus yang menimpa keluarga Irjen Polisi Ferdy Sambo, bagaimanapun Polri tetap harus muncul sebagai lembaga satu-satunya yang berhak dan berwewenang dalam memutuskan apa sebenarnya yang terjadi, baik secara konstitusional-legal maupun secara kapasitas.

Polisi harus menjawab berbagai keraguan publik dengan hasil investigasi yang meyakinkan, sebagaimana janji Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit, yakni berdasarkan scientific crime investigation.

Langkah cepat Kapolri yang akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengungkap kronologi di balik peristiwa tewasnya Brigadir Polisi (Brigpol) Nofriansyah Yosua Hutabarat, ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo perlu diapresiasi.

Tapi lebih dari itu, tim tentu harus mampu menjawab berbagai kejanggalan dalam insiden yang terjadi di rumah dinas Sambo tersebut.

Pasalnya, jika tidak dibarengi dengan hasil investigasi yang meyakinkan, justru masalah ini bisa menyasar kepada reputasi dan kredibilitas institusi.

Karena itu, untuk berhadapan dengan dinamika ruang publik yang sangat fleksibel dan masif, harus ada satu institusi dan kelembagaan yang berwewenang untuk dijadikan patokan kebenaran.

Jika tidak, ruang publik akan "chaos." Isunya akan melebar kemana-mana. Semua pihak akan mengutamakan kebenaran versi masing-masing.

Dan bahayanya, situasi demikian akan sangat mudah dipolitisir dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang menaruh kebencian kepada institusi Polri.

Untuk itu, Polri harus bergerak cepat, tepat, dan transparan, dengan proyeksi hasil yang "presisi."

Tim harus bekerja serius dengan proses yang kredibel dan transparan, agar mata publik tidak disabotase oleh rumor-rumor atau oleh interpretasi-interpretasi tak bertanggung jawab di ruang publik.

Polri harus mengambil kembali kepercayaan publik dengan proses dan hasil investigasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Polri harus bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan media, agar informasi yang disampaikan ke publik tidak setengah-setengah.

Para awak media pun hendaknya demikian. Hasil-hasil reportase semestinya dimaksudkan untuk membuat segala sesuatu terkait dengan kasus yang terjadi semakin terang, alias bukan dimaksudkan untuk menyudutkan institusi Polri yang sejatinya adalah institusi yang paling berwewenang dalam menangani kasus semacam ini.

Di sisi lain, Polri harus menerima semua hasil reportase media sebagai bagian dari informasi-informasi yang akan digunakan untuk memperjelas perkara, selama reportasenya sesuai dengan kaidah dan etika jurnalistik yang ada.

Memang tidak mudah berhadapan dengan ruang publik pada hari ini, dengan kecepatan informasi dan begitu banyaknya platfrom penyebarannya.

Tapi itulah tantangannya bagi institusi Polri dalam mempertahankan dan menguatkan kredibilitasnya.

Polri harus mampu meyakinkan publik bahwa semua langkah dan proses yang diambil adalah langkah dan proses yang sangat terpercaya yang dilakukan oleh anggota tim yang memiliki reputasi dan integritas tinggi.

Pendeknya, publik harus memberi kesempatan kepada Polri dan tim yang telah ditunjuk Kapolri untuk bekerja sebaik-baiknya, sembari tetap mengawal prosesnya secara kritis dan analitis.

Polri dan media perlu bahu-membahu menyajikan informasi yang jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan chaos informasi di satu sisi dan agar tidak dipolitisasi atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendelegitimasi kredibilitas Polri di sisi lain.

Di dalam ruang publik demokratis seperti Indonesia tentu informasi tak boleh dan tak bisa direpresi begitu saja.

Dinamika ruang publik perlu dijaga, selama berjalan dalam kaidah dan ketentuan yang ada.

Polri tentu tak bisa mengatur bagaimana seharusnya orang berpikir dan bersikap di ruang publik, tapi Polri bisa mengubahnya menjadi positif dengan kinerja dan pembuktian-pembuktian kinerja yang baik, terpercaya, kredibel, dan presisi.

Dan itulah yang harus dilakukan Polri dalam kasus yang satu ini. Polri harus menjadi institusi di mana proses investigasi terpercaya berlangsung dan institusi di mana kebenaran hukum bersumber.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com