Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Kasus Covid-19 Diprediksi Akhir Juli, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kompas.com - 15/07/2022, 13:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19, Reisa Brotoasmoro mengingatkan masyarakat agar tetap waspadai tren puncak kenaikan kasus Covid-19 yang diperkirakan terjadi pada pekan ketiga hingga pekan keempat Juli 2022.

Reisa meminta masyarakat tidak lengah karena saat ini merupakan pekan ketiga Juli yang artinya masuk rentang waktu tersebut.

"Diperkirakan puncak kasus Covid-19 pada pekan ketiga atau keempat Juli. Yang mana diprediksi terdapat 20.000 kasus positif per hari. Oleh sebab itu kita tidak boleh lengah, sebah kita masih berada dalam rentang waktu itu," ujar Reisa dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Tempat Tidur Isolasi RSUD ASA Masih Nihil Pasien

Menurut Reisa, kenaikan jumlah kasus aktif dan kasus positif Covid-19 ini berkaitan dengan perhitungan setelah dua hingga empat pekan pasca teridentifikasi munculnya varian baru.

Di Indonesia sendiri kenaikan kasus saat ini terjadi akibat penularan sub varian BA.4 dan BA.5 Omicron.

Kedua subvarian baru ini disebutkannya menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 di bebrapa negara dan menyebabkan gejala cukup ringan dan keterisian perawatan di RS yang cukup rendah.

Baca juga: Satgas: Positivity Rate Naik Berarti Risiko Terinfeksi Covid-19 Meningkat

Lebih lanjut Reisa mengungkapkan, hingga 13 Juli 2022 keterisian RS Covid-19 atau bed occupancy ratio (BOR) di Indonesia sebesar 3,22 persen.

Dia mengungkapkan, meski angka tersebut masih cukup rendah tetapi kenaikan sudah terjadi sejak Juni.

"Pada 23 Juni 2022, BOR tercatat sebesar 2,03 persen. Maka dapat disimpulan per 13 Juli angka keterpakaian RS secara konsisten mengalami kenaikan 0,31 persen selama sepekan terkahir. Sehingga sebaiknya kita tetap waspada," tambahnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com