Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/07/2022, 08:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei elektabilitas calon presiden yang diselenggarakan Charta Politika di Jawa Tengah menunjukkan, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi teratas.

Elektabilitas politikus PDI-P itu di Jawa Tengah tercatat mencapai angka 71,5 persen, jauh meninggalkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peringkat kedua dan ketiga.

Di Jawa Tengah, Prabowo tercatat 'hanya' meraih elektabilitas sebesar 7,6 persen sedangkan elektabilitas Anies berada di angka 6,2 persen.

Provinsi Jawa Tengah selama ini disebut sebagai 'kandang banteng' karena berulang kali PDI-P meraih kemenangan di sini.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Unggul di Jateng-Jatim, Prabowo di Jabar

Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif DPR 2019 lalu, PDI-P meraih 5.769.663 suara atau sekitar 29 persen dari total suara sah di provinsi beribukota Semarang itu.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI-P pada 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, juga menang telak di Jawa Tengah dengan meraih 77,29 persen.

Kendati menjadi 'kandang banteng' rupanya Ganjar menjadi satu-satunya kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan survei Charta, elektabilitas Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani di Jawa Tengah masih berada di bawah 1 persen, tepatnya sebesar 0,8 persen.

Ganjar dan Puan selama ini memang disebut-sebut sebagai dua kader PDI-P yang paling berpeluang untuk diajukan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Baca juga: Memahami Harapan Politik Ganjar Pranowo

Kendati demikian, tiket calon presiden dari PDI-P bergantung pada keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun telah menegaskan bahwa ia tak mau terburu-buru menetapkan kader PDI-P yang akan berlaga sebagai calon presiden pada 2024 mendatang.

"Tentu semuanya berpikir, kenapa ya ibu, sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden, ya sabar lah sedikit," kata Megawati di acara Rapat Kerja Nasional PDI-P, Juni lalu.

Megawati beralasan, dirinya belum selesai menghitung dan mempertimbangkan mana calon yang tepat.

Menurut Mega, sebagai ketua umum pemegang hak prerogatif untuk menentukan capres, dirinya harus betul-betul teliti sebelum ambil keputusan.

Baca juga: Elektabilitas Kembali Tinggi, Ganjar Pranowo Ingat Rakyat: Saya Urus Itu Saja

"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai," tutur Presiden ke-5 RI itu.

Adapun survei di atas dilaksanakan pada 24-30 Juni 2022 dengan julah sampel sebanyak 1.200 responden pada margin of error +/- 2,83 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

Nasional
Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Nasional
Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Nasional
Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan 'Amicus Curiae' ke PN Jakarta Selatan

Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan "Amicus Curiae" ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Nasional
Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Nasional
KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

Nasional
Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.