Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar 71,5 Persen di 'Kandang Banteng', Puan di Bawah 1 Persen

Kompas.com - 15/07/2022, 08:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei elektabilitas calon presiden yang diselenggarakan Charta Politika di Jawa Tengah menunjukkan, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi teratas.

Elektabilitas politikus PDI-P itu di Jawa Tengah tercatat mencapai angka 71,5 persen, jauh meninggalkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peringkat kedua dan ketiga.

Di Jawa Tengah, Prabowo tercatat 'hanya' meraih elektabilitas sebesar 7,6 persen sedangkan elektabilitas Anies berada di angka 6,2 persen.

Provinsi Jawa Tengah selama ini disebut sebagai 'kandang banteng' karena berulang kali PDI-P meraih kemenangan di sini.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Unggul di Jateng-Jatim, Prabowo di Jabar

Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif DPR 2019 lalu, PDI-P meraih 5.769.663 suara atau sekitar 29 persen dari total suara sah di provinsi beribukota Semarang itu.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI-P pada 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, juga menang telak di Jawa Tengah dengan meraih 77,29 persen.

Kendati menjadi 'kandang banteng' rupanya Ganjar menjadi satu-satunya kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan survei Charta, elektabilitas Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani di Jawa Tengah masih berada di bawah 1 persen, tepatnya sebesar 0,8 persen.

Ganjar dan Puan selama ini memang disebut-sebut sebagai dua kader PDI-P yang paling berpeluang untuk diajukan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Baca juga: Memahami Harapan Politik Ganjar Pranowo

Kendati demikian, tiket calon presiden dari PDI-P bergantung pada keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun telah menegaskan bahwa ia tak mau terburu-buru menetapkan kader PDI-P yang akan berlaga sebagai calon presiden pada 2024 mendatang.

"Tentu semuanya berpikir, kenapa ya ibu, sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden, ya sabar lah sedikit," kata Megawati di acara Rapat Kerja Nasional PDI-P, Juni lalu.

Megawati beralasan, dirinya belum selesai menghitung dan mempertimbangkan mana calon yang tepat.

Menurut Mega, sebagai ketua umum pemegang hak prerogatif untuk menentukan capres, dirinya harus betul-betul teliti sebelum ambil keputusan.

Baca juga: Elektabilitas Kembali Tinggi, Ganjar Pranowo Ingat Rakyat: Saya Urus Itu Saja

"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai," tutur Presiden ke-5 RI itu.

Adapun survei di atas dilaksanakan pada 24-30 Juni 2022 dengan julah sampel sebanyak 1.200 responden pada margin of error +/- 2,83 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com