Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Kerenggangan Megawati-SBY dan Peluang Koalisi PDI-P dengan Demokrat di 2024

Kompas.com - 15/07/2022, 06:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerenggangan hubungan dua elite partai politik tanah air, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seolah sudah menjadi rahasia umum.

Memang, keduanya tak pernah secara gamblang mengakui perseteruan ini. Namun, lebih dari satu dekade, Megawati dan SBY menampakkan gelagat disharmoni.

Jejak pertengkaran dua mantan presiden RI ini pun dinilai berpotensi menghambat kerja sama PDI Perjuangan dan Demokrat di Pemilu 2024.

Meski, dalam waktu dekat PDI-P disebut akan bersilaturahmi ke seluruh pimpinan partai politik, tak terkecuali Demokrat.

Baca juga: Megawati Disebut Tugaskan Puan Temui Semua Ketum Partai, Termasuk PKS dan Demokrat

Lantas, mungkinkah partai banteng dan partai bintang mercy itu bersatu di pemilu mendatang?

Pasang surut hubungan

Keretakan hubungan Megawati dan SBY bermula dari Pemilu 2004. Ketika itu, keduanya sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden.

Sebelum melenggang ke pilpres, SBY mendapat kepercayaan dari Megawati untuk menjabat Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Jabatan tersebut SBY emban sejak Kabinet Gotong Royong dibentuk Megawati bersama Hamzah Haz, 10 Agustus 2001.

Baca juga: Soal Kerja Sama dengan PDI-P, Demokrat: AHY dan Mbak Puan Pernah Bertemu pada 2020

Kala itu, sejumlah elite PDI-P mempertanyakan keputusan Megawati yang menunjuk SBY sebagai menterinya.

Sebab, SBY dianggap terlibat dalam tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kuda Tuli) yang memporak-porandakan kantor DPP PDI, atau PDI-P di era Orde Baru.

Keberadaan SBY di kabinet juga dipersoalkan lantaran dia merupakan menantu Sarwo Edhie Wibowo, sosok yang dianggap berseberangan dengan Presiden Soekarno di era Orde Lama.

Namun, Megawati tetap menunjuk SBY jadi pembantunya di kabinet kala itu.

Belum genap 3 tahun menjabat, SBY mundur pada 11 Maret 2004, sekitar sebulan sebelum pemilu presiden digelar.

Selain mempersiapkan diri untuk pencalonan, kala itu berembus pula isu bahwa SBY merasa dizalimi oleh Megawati.

Akhirnya, pada Pilpres 5 April 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan Megawati yang mencalonkan diri bersama Hasyim Muzadi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com