Pariwisata Perlahan Bangkit, Anggota Komisi V Sudewo Minta Pemerintah Perhatikan 5 Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sudewo menyarankan pemerintah untuk memperhatikan lima hal penting guna menyambut kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia pasca-pandemi Covid-19.

Pertama, kata dia, adalah memiliki daya saing. Menurutnya kunci dari kebangkitan pariwisata di Indonesia adalah memiliki daya saing. Untuk itu, setiap objek wisata harus ditangani oleh ahli pariwisata internasional agar menumbuhkan daya saing.

“Ahli wisata bisa melihat secara keseluruhan, apa yang perlu dilakukan dari sisi infrastruktur, sosial budaya, lingkungan hidup sekitarnya, hingga kelegalan aspek,” ujar Sudewo dalam sesi wawancara dengan Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Adapun sebagai tolak ukur keberhasilan, lanjut dia, harus dilakukan evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan objek wisata dari para wisatawan yang telah berkunjung.

Hal penting kedua yang harus diperhatikan pemerintah, sebut Sudewo, adalah tidak menargetkan atau memasang harga tiket mahal.

Baca juga: Harga Tiket Mahal, Maskapai Wings Air Dilaporkan ke Kepala Otoritas Bandara

“Jangan mahal, karena untuk mendukung wisata itu harga tiket harus terjangkau. Efek ekonomi justru lebih tinggi dan lebih banyak didapatkan daripada harus menjual tiket dengan mahal,” imbuh legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) III itu.

Kemudian ketiga, kata Sudewo, adalah melakukan promosi objek wisata di tingkat internasional. Lalu keempat, masyarakat di semua objek wisata harus diubah menjadi masyarakat wisata.

“Karena tidak semua objek wisata seperti yang di Bali. Masyarakat Bali sudah terbentuk menjadi masyarakat wisata karena prosesnya sudah puluhan tahun yang lalu. Akan tetapi, objek wisata lain, seperti Mandalika, Kupang, Labuan Bajo berbeda.” ucap Sadewo.

Maka dari itu, kata Sadewo, diperlukan strategi dan kebijakan sebagai langkah konkret dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat wisata.

Terakhir atau kelima, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini meminta pemerintah pusat harus bertindak total dalam segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu objek wisata.

Baca juga: Pameran Produk UMKM di Kampung Ujung Labuan Bajo, Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi

“Termasuk masukan saya soal infrastruktur di Labuan Bajo dari kecamatan, desa-desa juga harus dibangun pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah (pemda). Jadi untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, pemerintah pusat dan pemda harus satu visi,” jelas Sudewo.

Bangun destinasi super prioritas

Sebelumnya, Sudewo bersama Komisi V DPR RI telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada kesempatan tersebut, Sudewo menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah, terutama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengubah Labuan Bajo menjadi destinasi wisata unggulan.

“Kira-kira 10 tahun yang lalu, Labuan Bajo bukan apa-apa, dan kurang menarik. Sekarang secara fisik berubah secara total dan menjadi daya tarik tersendiri, baik untuk wisatawan nasional maupun internasional,” ucapnya.

Meski demikian, Sudewo mengungkapkan jika Labuan Bajo masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur di desa-desa hingga pelosok.

Baca juga: PUPR Pastikan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Penunjang KTT G20 Rampung Agustus

Oleh karenanya, ia menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dalam pembangunan infrastruktur jalan ke pelosok-pelosok desa.

“Bisa dibilang, desa itu justru primernya. Jadi tidak bisa dibedakan antara Pulau Komodo, Pulau Rinca, karena semuanya bagus,” imbuh Sudewo.

Ia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur untuk jalan kabupaten atau jalan poros desa di Labuan Bajo memang bukan kewenangan pemerintah pusat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

“Kalau mengacu Undang-undang (UU) tentang Jalan Desa memang bukan wewenang mereka, tetapi karena Labuan Bajo adalah Super Destinasi Wisata, maka bisa menjadi diskresi presiden atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR),” ujar Sudewo.

Selain itu, sebut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) supaya tercipta perubahan budaya di Labuan Bajo.

Baca juga: Kemenparekraf Dorong Pertumbuhan Pelaku Industri Halal Lewat ICEFF 2022

Salah satunya adalah mengubah masyarakat Kabupaten Manggarai Barat menjadi masyarakat wisata. Oleh karenanya, sumber daya manusia (SDM) juga dibangun melalui pembinaan, edukasi, pelatihan agar bisa menjadi masyarakat wisata.

“Masyarakat yang nantinya bekerja melayani di perhotelan, rumah makan, bisa juga diaplikasikan untuk home industry memproduksi oleh-oleh khas Labuan Bajo, Komodo,” ucap Sudewo.

Jika sudah terbentuk masyarakat wisata, lanjut dia, maka perekonomian juga bisa berjalan sehingga dampak positifnya dapat dinikmati oleh lingkungan di sekitar objek wisata tersebut.

Selain kerja sama dengan Kemenparekraf, Sudewo mengatakan, Kemenhub juga harus koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk membuat Labuan Bajo menjadi jaringan lalu lintas wisata nasional maupun internasional.

Ia pun menyarankan kepada Kementerian PUPR supaya Labuan Bajo ditata sedemikian rupa oleh konsultan pariwisata bertaraf internasional.

Baca juga: Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Tak Akan Menggaggu UMKM di Labuan Bajo

“Iya karena Labuan Bajo adalah objek wisata yang diorientasikan untuk internasional maka cara berpikir harus internasional. Jika dikerjakan ahlinya maka diyakini objek wisata ini akan memiliki daya saing dengan lainnya,” jelasnya.

Perlu perhatikan ekosistem wisata

Selain membentuk masyarakat wisata, Sudewo mengungkapkan bahwa pemerintah perlu pula memperhatikan ekosistem wisata.

Pasalnya, ekosistem wisata, kata dia, sangat penting karena melibatkan semua pihak yang dapat memberikan manfaat bersama.

“Seperti menaikkan harga tiket Borobudur itu sangat tidak tepat dan salah kaprah. Kalau dengan harga tiket tinggi berarti semakin sedikit pengunjung yang ke sana maka sedikit pula uang yang dikeluarkan wisatawan,” ujar Sudewo.

Apabila harga tiket lebih terjangkau, lanjut dia, maka wisatawan akan mengeluarkan uang lebih untuk membeli dagangan yang dijual masyarakat di sekitarnya.

Baca juga: Pantai Madasari: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Dengan larisnya penjualan di objek wisata tersebut, pedagang bisa membelanjakan pendapatan mereka ke warung, toko, dan kebutuhan lainnya.

“Ini seperti karambol, uangnya bergerak terus. Jadi perekonomian jangan hanya dilihat dari satu sisi dengan tiket yang mahal, itu cuma satu pendapatan. Hanya pihak tertentu yang diuntungkan,” tutur Sudewo.

Tak hanya penjualan tiket masuk, Sudewo mengingatkan pula kepada Direktur Angkutan Udara bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya dilihat dari harga tiket pesawat yang tinggi.

“Jangan hanya dilihat dari satu sisi itu. Pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain itu sudah pergerakan perekonomian. Kalau semakin banyak orang bergerak mobilitasnya makin tinggi, berarti perekonomian itu jalan,” imbuhnya.

Sebaliknya, lanjut Sudewo, ketentuan harga tiket pesawat yang tinggi justru membatasi jumlah orang untuk bermobilitas sehingga menghambat perekonomian.

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Jakarta-Bali, Tak sampai Rp 2 Juta!

Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir komprehensif dalam membuat kebijakan atau melihat suatu hal dengan kacamata lebih luas dan menyeluruh.

Guna mewujudkan pemikiran komprehensif, pemerintah disarankan melakukan koordinasi lintas instansi atau membangun sinergitas dengan stakeholder.

“Karena yang namanya pemikiran komprehensif tidak hanya satu sektor dan masing masing pemikiran berada di sektor lain. Itu lah pentingnya koordinasi,” jelas Sudewo.

Apalagi untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia, kata dia, pemerintah hendaknya mengatur destinasi wisata sedemikian rupa agar bisa menjadi potensi ekonomi.

Baca juga: Revitalisasi Lokananta Solo, Ganjar dan Gibran Kompak Hidupkan Destinasi Wisata Baru

Terlebih, saat ini negara sedang melewati masa transisi pascapandemi. Untuk itu, pemerintah diminta tidak menerapkan aturan-aturan yang kaku, terutama ketika menghadapi kondisi normal nanti.

“Percayakan saja kepada masyarakat bahwa mereka juga paham bagaimana menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Jangan dibuat aturan yang terlalu membatasi mereka sehingga menimbulkan satu rasa apatis,” ujar Sudewo.