Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Minta WNI Tak Terlibat Unjuk Rasa di Sri Lanka

Kompas.com - 14/07/2022, 17:52 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sri Lanka agar tak terlibat dalam aksi unjuk rasa warga setempat.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, larangan tersebut berlaku baik yang terlibat secara langsung, maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut.

“Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban dari WNI atau pun WNI yang terlibat unjuk rasa tersebut,” kata Judha dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Presiden Sri Lanka Tinggalkan Maladewa Menuju Singapura, Naik Pesawat Saudia

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Colombo, terdapat 340 WNI yang saat ini berada di Sri Lanka.

Mayoritas ratusan WNI tersebut merupakan pekerja migran, baik yang bekerja di sektor pariwisata hingga konsumsi.

Selain meminta tidak terlibat aksi unjuk rasa, pemerintah juga mengimbau WNI membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Kemudian, pemerintah juga mengimbau WNI menghindari kerumunan massa di tempat-tempat yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.

Judha juga mengingatkan WNI segera menghubungi KBRI Colombo jika suatu hari menemui permasalahan.

“Segera menghubungi KBRI Colombo apabila menghdapi permasalahan melalui sambungan hotline di nomor 94772773123,” imbuh dia.

Baca juga: Langgar Janji, Presiden Sri Lanka Belum Juga Mundur, Warga Bingung

Diketahui, Sri Lanka saat ini tengah dihadapi situasi krisis. Sri Lanka dihadapi kelangkaan bahan bakar yang melumpuhkan, banyak kendaraan yang ditinggalkan berderet-deret di jalan-jalan dekat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sementara, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah meninggalkan negaranya ke Maladewa pada Kamis (14/7/2022).

Informasi tersebut disampaikan seorang sumber keamanan tingkat tinggi di Kolombo kepada CNN ketika massa semakin marah karena Rajapaksa belum juga mengumumkan pengunduran diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com