Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peternak Diperkirakan Rugi Rp 788,81 M, Ombudsman Nilai Kementan Lambat Tangani PMK

Kompas.com - 14/07/2022, 15:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperkirakan kerugian peternak sapi yang terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mencapai Rp 788,81 miliar.

Anggota ORI, Yeka Hendra mengatakan kerugian itu mengacu pada data yang diunggah siagapmk.id. Pada laman itu disebutkan sebanyak 366.540 ekor sapi sakit, 140.321 sembuh, 2.419 mati, potong bersyarat 3.698 ekor, dan belum sembuh 220.102 ekor.

“Diperkirakan potensi kerugian yang dialami oleh peternak sapi tidak kurang dari Rp 788,81 miliar,” kata Yeka dalam konferensi pers yang digelar secara hybrid, Kamis (14/7/2022).

Hendra mengatakan, kerugian miliaran rupiah tersebut belum termasuk masalah yang dihadapi peternak sapi perah. Pendapatan mereka merosot akibat produksi susu menurun.

Baca juga: Lamongan Mendapat Tambahan 3.000 Dosis Vaksin PMK

Ia mencontohkan, berdasarkan data yang dihimpun Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), sebanyak 79.934 sapi perah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur terpapar wabah PMK.

Masing-masing provinsi tersebut mengalami penurunan produksi 137,14 ton, 66 ton, dan 535,71 ton. Menurut Hendra, karena kemerosotan ini, impor sapi meningkat.

“Potensi kerugiannya tidak kurang dari Rp 6 miliar per hari, atau dalam satu bulan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah,” ujar Hendra.

Lebih lanjut, Hendra menilai penanganan wabah PMK oleh Kementerian Pertanian (Kementan) cenderung lambat.

Salah satunya dalam penerbitan Kepmentan No. 517 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmentan No. 510 Tahun 2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku pada tanggal 7 Juli 2022.

Baca juga: UPDATE 13 Juni: Kasus Hewan Terjangkit PMK Bertambah 14.689

“Ombudsman menilai, bahwa penetapan Kepmentan ini sangat lambat, semestinya hal ini bisa ditetapkan paling lambat Tanggal 23 Juni 2022,” tutur Hendra.

Hingga saat ini, berdasarkan catatan siagapmk.id, vaksinasi terhadap hewan ternak di 22 provinsi baru menyasar 476.650 ekor.

Sementara, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cakupan vaksinasi baru 450.490 ekor.

“Dalam satu bulan terakhir masih terdapat perbedaan data antara BNPB dan Kementan,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com