Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/07/2022, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden sekaligus pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin kembali memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri.

Pantauan Kompascom di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Kamis (14/7/2022) Ahyudin tiba pukul 13.25 WIB. Ia didampingi tim kuasa hukumnya.

Ia terlihat memakai kemeja dan jas berwarna hitam. Namun, ia tidak banyak bicara soal pemeriksaan hari ini.

"Sebagai saksi," kata Ahyudin di lokasi.

Selain Ahyudin, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan kepada Presiden ACT Ibnu Khajar dan Pengurus ACT atau Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy Hariyana Hermain.

Baca juga: ACT Nonaktif sampai Waktu yang Belum Ditentukan

Secara terpisah, Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) IV Dittpideksus Bareskrim Kombes Andri Sudarmaji mengatakan, pemeriksaan Ibnu ditunda menjadi Jumat (14/7/2022) besok siang.

"Untuk Ibnu Khajar ditunda pemeriksaanya jadi besok jam 14.00," ungkap Andri.

Menurut dia, penundaan pemeriksaan ini diajukan oleh pihak Ibnu.

"Mungkin nggak enak badan jadi minta rescedule besok," ucap dia.

Adapun pemeriksaan kepada Ahyudin dan Ibnu dilakukan secara beturut-turut sejak Jumat (8/7/2022).

Pendalaman terhadap kasus dugaan penyelewengan dana di ACT ini juga telah naik ke tahap penyidikan sejak Senin (11/7/2022).

Baca juga: Maraton Hari Ke-5, Petinggi ACT Ahyudin dan Ibnu Khajar Diperiksa Lagi Kamis Ini

Dalam pemeriksaan di hari keempat pada Rabu (13/7/2022), Ahyudin dan Ibnu mengaku lelah dengan pemeriksaan yang dilakukan secara maraton tersebut.

"Saya lelah. Belum tahu (besok diperiksa lagi atau tidak). Saya istirahat dulu ya, saya lelah ya. Maraton 4 hari," kata Ibnu sambil berlari kecil di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu malam.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan ACT diduga melakukan pengalihan kekayaan yayasan. Hal ini yang menjadi alasan kasus ACT dinaikkan ke tahap penyidikan.

Kemudian, Ramadhan mengatakan ACT juga diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

"Melakukan pengalihan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat 1 dan 2 Juncto Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan," ujar Ramadhan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: Ahyudin Klaim Tak Ada Penyelewengan Dana ACT, Ungkit soal Predikat WTP

Kasus ini awalnya mencuat karena majalah Tempo membuat laporan jurnalistik yang berjudul "Kantong Bocor Dana Umat". Isinya mengungkap dugaan penyelwengan atau penilapan uang donasi oleh petinggi ACT.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah berupa mobil operasional jenis Alphard dan penggunaan dana donasi untuk operasional yang berlebihan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Nasional
Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Nasional
Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Nasional
Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Nasional
Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Nasional
Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Nasional
Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus 'Obstruction of Justice'

Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Nasional
Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.