Kompas.com - 14/07/2022, 12:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini angka positivity rate Covid-19 di Indonesia mencapai 5,12 persen atau sudah melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 5 persen.

Namun, pemerintah hingga saat ini belum berencana memberlakukan kembali pengetatan kegiatan masyarakat.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, rencana pengetatan menunggu komando dari Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan maupun Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto.

Baca juga: Studi: Covid-19 Sebabkan Kerusakan pada Tubuh Setiap Terinfeksi

"Ya itu tinggal nanti kita tunggu dari komando dari Pak Luhut dan Pak Airlangga juga Menteri Kesehatan akan me-review berbagai perkembangan situasi saat ini," ujar Moeldoko di Gedung Kridha Bakti, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022).

Menghadapi situasi ini, Moeldoko mengatakan pemerintah memberikan penekanan kepada kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dan peningkatan vaksinasi dosis ketiga atai booster.

"Ya tetap penekanan atas protokol kesehatan dan peningkatan untuk booster atau untuk vaksin berikutnya," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tingkat positivity rate mingguan Covid-19 di Indonesia sudah melebihi standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atai WHO.

"Pada pekan kedua di bulan Juli, angkanya mencapai 5,12 persen. Yang mana, angka tersebut sudah melewati standar WHO yaitu 5 persen," ujar Wiku dilansir dari siaran pers Satgas Covid-19, Kamis.

Baca juga: Belum Puncak Kasus Covid-19, Satgas: Tunggu 2 Minggu Setelah PTM Dimulai dan Kepulangan Haji

Ia mengungkapkan, kenaikan angka positivity rate ini dipengaruhi oleh penambahan kasus harian.

Pada 12 Juli kemarin, penambahan kasus harian mencapai 3.361 dalam 24 jam terakhir. Kenaikan ini mencatatkan angka tertinggi dari sebelumnya yang bertahan di kisaran 2.000 kasus per hari.

"Kenaikan kasus positif saat ini, peningkatannya mencapai enam kali lipat jika dibandingkan tepat 1 bulan yang lalu, yaitu 12 Juni 2022. Di mana saat itu, kasus harian berkisar 551 kasus dalam 1 hari," ungkap Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Nasional
Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.