Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Waspada Subvarian Omicron BA.2.75 dan BA.5.3.1

Kompas.com - 13/07/2022, 14:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan subvarian Omicron varian BA.2.75 di India dan BA.5.3.1 atau Bad Ned di China.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengingatkan, mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar dan masuk Indonesia tetap memungkinkan virus tersebut sampai ke Indonesia.

"Kemenkes perlu mempelajari pola penyebaran virus corona yang sebelumnya sempat mewabah, seperti varian Alfa dan Delta, khususnya penyebaran virus corona yang beberapa waktu lalu mewabah di India dan China yang sempat menyebar ke sejumlah negara dengan cukup cepat," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Subvarian Baru Omicron BA.2.75 Diidentifikasi di India, Ini Kata Epidemiolog

Dengan kesiapsiagaan sejak awal, lanjut Muhaimin, dapat dilakukan upaya preventif untuk mencegah masuknya subvarian BA.2.75 dan BA.5.3.1 ke Indonesia.

Di sisi lain, Kemenkes diminta tidak berhenti mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Khususnya, prokes memakai masker ketika masyarakat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan.

"Kombinasi varian yang cukup menular dan longgarnya pembatasan, membuat kasus Covid-19 berpotensi terus meluas dan membesar, hingga akhirnya memicu banyak mutasi dan sub-varian baru Omicron," tutur dia.

Baca juga: Sub-Varian Baru Covid Omicron BA.5.2.1 Ditemukan di Shanghai China

Cak Imin mengatakan, Kemenkes juga perlu berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengetahui perkembangan subvarian Omicron tersebut.

Upaya kesiapsiagaan ini diperlukan agar bisa dilakukan langkah dan waktu yang tepat untuk mengharuskan kembali diberlakukannya pengetatan masuknya pelaku perjalananan luar negeri ke Indonesia.

"Ini perlu sebagai upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya subvarian omicron yang baru tersebut di wilayah Indonesia," katanya.

Dia juga mendorong Kemenkes segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai sub-varian Omicron yang baru tersebut.

Baca juga: Shanghai Deteksi Kasus Subvarian Baru BA.5.2.1

Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan pemberitaan atau informasi yang belum valid.

"Hingga saat ini kan masih belum ditemukan kepastian dan keakuratan apakah subvarian baru tersebut menyebabkan penyakit yang lebih serius dibandingkan dengan subvarian Omicron lainnya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com