Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Pilih Pansel Capim KPK yang Tak Punya Konflik Kepentingan Saat Cari Pengganti Lili Pintauli

Kompas.com - 13/07/2022, 12:50 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengisi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK dengan orang-orang yang tidak memiliki konflik kepentingan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zaenur Rohman mengungkit kinerja Pansel tahun 2019 yang justru meloloskan Lili Pintauli Siregar sebagai salah satu kandidat pimpinan KPK. 

Belakangan, diketahui bahwa Lili mengundurkan diri setelah dua kali tersandung persoalan etik.

"Saya ingin memberi masukan kepada presiden ketika menyusun Pansel, Panselnya juga harus yang tidak punya konflik kepentingan," kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Ia menyarankan agar pansel yang dibentuk Presiden kelak untuk mencari pengganti Lili, diisi oleh pakar yang memiliki latar belakang beragam serta kredibilitasnya tak dipertanyakan lagi.

Baca juga: ICW Desak Polisi dan Kejaksaan Agung Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli

Zaenur juga mengingatkan agar Jokowi tidak memilih anggota pansel yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu.

"Ada beberapa catatan khusus terhadap Pansel (2019)," ujar Zaenur.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri sesaat sebelum sidang atas dugaan pelanggaran etik yang ia lakukan digelar. Padahal masa jabatannya masih berlangsung hingga 2023.

Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga menerima gratifikasi dari pihak Pertamina. Ia mendapatkan fasilitas tempat menonton MotoGP Mandalika dan penginapan mewah dengan nilai total Rp 90 juta.

Namun, belum sempat dugaan pelanggaran itu dibuktikan, Dewas menyatakan sidang etik itu gugur dan dihentikan.

Baca juga: Kinerja Pansel Capim KPK saat Loloskan Lili Pintauli Diungkit

Selain dugaan gratifikasi ini, Lili juga pernah dinyatakan melanggar etik karena menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara dengan KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Nasional
Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Nasional
Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Nasional
Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jaksa yang Tahan Tangis Saat Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir | PDI-P Sorot Kinerja Mentan

[POPULER NASIONAL] Jaksa yang Tahan Tangis Saat Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir | PDI-P Sorot Kinerja Mentan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.