Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/07/2022, 21:49 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) membandingkan pencarian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada buron Harun Masiku dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Peneliti ICW Lalola Easter menilai, Harun mestinya bisa ditangkap lebih cepat.

“Yang agak sulit untuk publik menerima adalah, ketika dibandingkan dengan Nazaruddin. Nazaruddin (yang berada) ribuan kilometer (dari Indonesia) bisa ketemu dalam rentan waktu yang relatif cepat,” paparnya dalam program YouTube Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Sentil Eks Pegawai yang Klaim Tahu Keberadaan Harun Masiku, Jubir KPK: Saya Ragu..

Adapun medio 2011, Nazaruddin yang berstatus tersangka pada kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang ditangkap KPK di Kolombia.

Ia diamankan setelah buron selama sebulan.

Sementara itu, Harun telah menghilang lebih dari 900 hari setelah namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Harun menjadi tersangka dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

“(Penangkapan Nazaruddin) dibanding dengan seorang PAW yang bukan siapa-siapa (tak dikenal publik) sebelum peristiwa (suap) itu terjadi, itu yang buat kami enggak masuk akal,” ujar Lola.

Ia pun mempertanyakan faktor yang mempersulit KPK menangkap Harun.

Baca juga: Sampaikan Kendala Pencarian Harun Masiku, Jubir KPK: Mencari Orang yang Sudah Terkenal Mudah, tapi…

Sebab, selama ini, beberapa buron kasus korupsi yang berada di luar negeri seperti Samin Tan dan Djoko Tjandra bisa ditangkap KPK.

“Jadi karena profil orang ini bukan siapa-siapa terus enggak ditemukan rimbanya, itu mengganggu sekali,” ujar dia.

“Memang siapa orang ini? Atau siapa kira-kira yang berkepentingan sekali dengan dia (Harun) jadi orang ini (seolah) enggak kasat mata,” kata Lola.

KPK belum menemukan keberadaan Harun hingga saat ini.

Padahal, tersangka lain dalan perkara yang menyeret politisi PDI Perjuangan itu sudah selesai dipersidangkan.

Adapun kasus suap terkait PAW anggota DPR tersebut juga menyeret mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Baca juga: Saat ICW Gemas Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Ia dinyatakan bersalah dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, 24 Agustus 2020.

Wahyu pun divonis penjara 6 tahun. Hukumannya bahkan diperberat ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi 7 tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Nasional
MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

Nasional
Kata Istana soal Isu 'Reshuffle di 1 Februari 2023

Kata Istana soal Isu "Reshuffle di 1 Februari 2023

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Nasional
Jaksa: Teriakan Sambo 'Cepat Kau Tembak' Bukan Paksaan untuk Bharada E

Jaksa: Teriakan Sambo "Cepat Kau Tembak" Bukan Paksaan untuk Bharada E

Nasional
Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Nasional
Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Nasional
DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

Nasional
Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Nasional
Isu 'Reshuffle' Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Isu "Reshuffle" Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Nasional
Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.