Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Edy Rahmayadi Sebut Konflik Lahan Terbesar Ada di Sumut

Kompas.com - 11/07/2022, 23:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, konflik lahan terbesar di Indonesia ada di daerahnya.

Dia mengungkapkan, konflik lahan tersebut bahkan sudah terjadi puluhan tahun.

"Memang konflik lahan yang terbesar di Indonesia ini di Sumut," ujar Edy usai menghadiri rapat terbatas yang membahas persoalan agraria di Kantor Presiden, Senin (11/7/2022).

"Iya (sebabnya turun-temurun). Sudah dari 30-40 tahun lalu lah, ya ni semua untuk menguntungkan untuk semua pihak tadi yang saya katakan perlu ada kepastian kalau itu milik rakyat, rakyat harus pasti memegang sertifikat sehingga dia bisa berbuat kehidupan untuk anak dan cucunya," kata dia.

Baca juga: Banyak Persoalan Lahan di Sumut, Jokowi Akan Bentuk Tim untuk Menyelesaikannya

Meski demikian, Edy menegaskan, persoalan yang dimaksud itu sejatinya bukan karena masyarakat menduduki lahan yang ada.

Pada awalnya, kata dia, ada lahan kosong milik orang atau milik perusahaan atau perkebunan PTPN yang tidak digunakan.

"Dia (tanah) nganggur dan kondisi yang kita kemarin ekonominya terganggu ya rakyat masuk disitu. Bercocok tanam segala macam ini akhirnya mejadi persoalan yang harus diluruskan," ujar dia.

Oleh karena itu, dalam rapat terbatas pada Senin, Presiden Jokowi menyatakan akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Sumut.

Edy selaku Gubernur Sumut diperintahkan presiden untuk melaporkan tentang kondisi agraria di daerahnya.

"Semua tahu bahwa Sumut memang pure penuh dengan perkebunan, pertanahannya yang banyak persoalan di sana sini yang harus diluruskan. Itu yang tadi dibahas oleh presiden. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian konfisi agraria di Sumut," ujar Edy.

Baca juga: Evaluasi Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi

Edy mencontohkan, ada lahan di kawasan Bandara Polonia Medan yang harus segera diselesaikan persoalan terkait hak guna usaha (HGU)-nya.

Saat ditanya perihal siapa saja anggota tim yang akan dibentuk Jokowi, Edy mengaku belum tahu pasti.

"Nanti diputuskan oleh kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil (pertanahan di Sumut)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com