Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Tinjau Proyek IKN 3 Bulan Sekali, Menteri PUPR: Supaya Orang Yakin Kita Mau Pindah

Kompas.com - 11/07/2022, 14:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan meninjau proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) secara rutin.

Basuki mengatakan, kunjungan rutin Jokowi ke sana bertujuan agar masyarakat Indonesia yakin bahwa ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Mungkin 3 bulan sekali beliau akan ke sana, (rutin) karena untuk memberi semangat dan menghangatkan terus supaya orang yakin bahwa kita mau pindah," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Kendati demikian, Basuki mengaku belum tahu mengenai rencana groundbreaking pembangunan IKN oleh Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan dilaksanakan pada akhir Juli atau awal Agustus 2022.

Baca juga: Menteri PUPR Pastikan Bangun Hunian untuk Pekerja Proyek IKN, Tak Akan Ada Bedeng

"Karena presiden biasanya enggak ingin groundbreaking, pokoknya kalau sudah jalan, jalan, nanti beliau meninjau. Kalau beliau mau groundbreaking nanti kita siapkan," ujar Basuki.

Basuki menyebutkan, proyek pembangunan IKN akan memasuki tahap penandatanganan kontrak pengembangan lahan atau land development pada 15 Juli 2022.

Ia menjelaskan, kontrak land development itu akan mengatur peruntukan lahan di IKN bagi masing-masing kementerian/lembaga sesuai desain urban hasil sayembara beberapa waktu lalu.

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu disayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Dari urban design-nya sudah ada yang mana istana di mana, sumbu kebangsaan di mana, tempat menko di mana, setneg di mana, DPR di mana," kata Basuki.

Baca juga: Kontrak Land Development IKN Diteken 15 Juli 2022, Atur Pembagian Lahan untuk Kantor Kementerian

Basuki menuturkan, setelah meneken kontrak land development, proses pembangunan IKN akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menunjang IKN.

Infrastruktur itu antara lain pembangunan jalan tol, jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang sampai ke IKN, serta jalan kawasan yang menghubungkan jalan nasional ke IKN.

Setelah itu, barulah pembangunan istana dan kantor presiden dimulai, diikuti dengan kantor empat kementerian koordinator.

"Sekarang sedang dilelang, karena lelangnya itu design and build, jadi nanti kita yang kita siapkan basic design-nya, nanti pemenangnya akan men-detail design-kan dan membangun jadi lebih cepat," ujar Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com