Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Abdul Ghofur
Direktur Utama LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

Direktur Utama LAZNAS PPPA Daarul Qur'an; Sekretaris Jenderal Forum Wakaf Produktif (FWP); Ketua KA FOSSEI Bidang Economic & Social Development; Assesor Nadzir Wakaf Badan Wakaf Indonesia; Dosen STMIK Antar Bangsa dan Assosiate Trainer Institut Fundraising Indonesia.

Simbiosis Mutualisme Wakaf dan Dana Haji untuk Umat

Kompas.com - 11/07/2022, 13:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PUNCAK musim haji 1443 H baru saja kita lewati. Jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan prosesi puncak haji dengan lancar.

Sebelumnya, kita tentu ingat sempat ada sedikit perbincangan ketika pemerintah mengajukan penambahan dana haji 2022 senilai Rp 1,5 triliun akibat naiknya biaya operasional haji dari Arab Saudi.

Alhamdulillah, penambahan biaya haji tahun ini tidak dibebankan kepada jamaah dan proses haji reguler bisa berjalan lancar.

Kekurangan biaya sebesar Rp 1,5 triliun akhirnya diambilkan dari dana efisiensi penyelenggaraan haji dan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Di sini nilai manfaat pengelolaan dana haji memiliki andil besar dalam membiayai keperluan ibadah haji Indonesia setiap tahunnya.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan telah membukukan nilai pengelolaan dana haji mencapai Rp 10 triliun lebih.

Hampir separuhnya sebesar Rp 4,8 triliun digunakan untuk subsidi biaya haji 2022. Sementara sisanya sebesar Rp 5 triliun lebih akan digunakan untuk subsidi penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang.

Manfaat nyata dari pengelolaan dana haji telah dinikmati umat. Sesuai amanah Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, ada empat prinsip dalam pengelolaan dana haji.

Pertama sesuai syariah. Pelaksanaan investasi, penggunaan dana haji harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Termasuk instrumen keuangan maupun lembaga keuangan yang bekerjasama haruslah yang menerapkan prinsip syariah.

Kedua, prinsip kehati-hatian. Seluruh instrumen investasi wajib menjalankan prinsip kehati-hatian sebab dana yang digunakan adalah dana umat.

Ketiga, prinsip manfaat. Semua hasil pengelolaan dana haji, manfaatnya wajib diberikan kepada umat dan calon jamaah haji.

Keempat adalah nirlaba. Seluruh keuntungan dari hasil pengelolaan itu diberikan seluruhnya untuk umat dan calon jamaah haji.

Titik temu dengan wakaf produktif

Nilai manfaat dana haji yang terbukti membantu umat dan calon jamaah haji bisa dimaksimalkan untuk pengembangan gerakan filantropi.

Prinsip nirlaba dan prinsip syariah amat sesuai dengan kebutuhan pengembangan wakaf produktif di Tanah Air.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com