Pasal 429 RKUHP tentang Gelandangan dan Tanggung Jawab Negara

AKHIRNYA Pemerintah resmi menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR pada Rabu (6/7/2022).

Bersamaan hal tersebut, draf RKUHP juga dibuka ke publik setelah sebelumnya draf sulit diakses.

Meskipun sudah diserahkan ke DPR, belum ada tanda-tanda RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat sehingga terbuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan.

Pemerintah menegaskan, pembahasan dengan DPR dibatasi hanya fokus pada 14 isu krusial yang telah disepakati bersama. Isu-isu tersebut, yakni:

1. Hukum adat (Pasal 2)
2. Pidana mati (Pasal 11)
3. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218)
4. Tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib (Pasal 252)
5. Unggas dan ternak merusak kebun yang ditanami benih (Pasal 278 dan 279)
6. Penghinaan terhadap pengadilan (Pasal 281)
7. Penodaan agama (Pasal 304)
8. Penganiayaan hewan (Pasal 342)
9. Alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan (Pasal 414-416)
10. Penggelandangan (Pasal 429)
11. Aborsi (Pasal 469-471)
12. Perzinahan (Pasal 417)
13. Kohabitasi Pasal 418)
14. Perkosaan (Pasal 479)

Artikel ini fokus pada isu penggelandangan, yakni Pasal 429 RKUHP yang berbunyi:

“Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”

Mengenai kategori denda, pada pasal 79 ayat 1, RKUHP membagi 8 kategori. Besaran denda mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 50 miliar. Adapun pidana denda untuk kategori 1, yakni Rp 1 juta.

Sesungguhnya pasal terkait penggelandangan sudah diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini, namun dengan ancaman pidana berbeda.

Pasal 505 ayat (1) KUHP mengatur: “barangsiapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencarian, diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”

Pasal 505 ayat (2) KUHP: “pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.”

Kita tahu bahwa KUHP sekarang, yakni Wetboek van Strafrecht adalah peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan jiwa serta kepribadian bangsa. Apalagi, produk tersebut sudah berusia ratusan tahun sehingga sangat ketinggalan zaman.

Penggantian KUHP merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Sehingga keberadaan Pasal 429 RKUHP patut dijelaskan latar belakangnya, sebab merupakan adopsi dari KUHP lama tanpa disertai rasio legis mengapa pasal ini tetap ada.

Sementara dalam bagian penjelasan, pasal tersebut hanya berbunyi ”cukup jelas”.