Kompas.com - 07/07/2022, 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, pengangkatan penjabat (Pj) gubernur Aceh dari kalangan militer sangat melukai masyarakat Aceh.

Menurut KontraS, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang melantik Mayjen Purnawirawan TNI Achmad Marzuki, tidak mempertimbangkan aspek politis dan historis yang panjang di bumi Serambi Mekah itu.

"Hal Ini tentunya melukai hati masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik dan pelanggaran HAM serta sejumlah korban yang belum terpenuhi haknya terutama hak atas pemulihan harusnya menjadi pertimbangan," seperti dikutip laman website kontras.org, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Penunjukan Pj Gubernur Aceh Dinilai Janggal, Pola Serupa Dikhawatirkan Berulang

Selain itu, pengangkatan Achmad Marzuki juga dinilai berlawanan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut tidak akan menunjuk anggota TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

Pengangkatan Pj Gubernur Aceh juga disebut melanggar hak asisi manusia karena tidak dilakukan dengan transparan di forum terbuka.

"Padahal, Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak konstitusional dalam konstitusi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara," tulis KontraS.

Baca juga: Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Sebelumnya, Mayjen (purn) Achmad Marzuki dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, menggantikan Nova Iriansyah yang habis masa tugasnya per 5 Juli 2022.

Pelantikan Achmad Marzuki diselenggarakan saat Rapat Paripurna DPR Aceh, Rabu (6/7/2022).

Pelantikan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menuntun Achmad membacakan sumpah jabatan.

Baca juga: Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Resmi Jabat Gubernur Aceh

Mendagri Tito menyampaikan bahwa penunjukan Achmad sebagai Pj Gubernur Aceh telah melalui seleksi tim penilai akhir pemerintah dan konsultasi kementerian dan lembaga.

"Menteri Dalam Negeri telah mendapat masukan sejumlah pihak, baik DPR Aceh maupun sejumlah kementerian/lembaga lainnya, untuk mendapatkan calon sebagai penjabat," kata Tito di hadapan sidang.

"Dan hasilnya diajukan kepada Presiden RI. Selanjutnya dilaksanakan sidang tim penilai akhir (TPA), dipimpin Bapak Presiden," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

Nasional
Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Nasional
Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Nasional
Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Nasional
Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Nasional
KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

Nasional
KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.