Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Kompas.com - 07/07/2022, 11:01 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mehendra Putra mengatakan Partai Demokrat belum membahas soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Hal itu disampaikan menanggapi anggapan bahwa Partai Demokrat mengajukan syarat pembentukan koalisi jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa diusung menjadi capres atau cawapres.

“Belum ada bahas-bahas mengenai capres dan cawapres, yang ada, sama-sama menyepakati pembahasan mengenai capres dan cawapres dilakukan setelah koalisi terbentuk,” papar Herzaky dalam keterangannya, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Manuver Gesit Partai Demokrat yang Dianggap Nihil Hasil...

Ia menyebut, Partai Demokrat masih mempertimbangkan banyak hal sebelum menunjuk figur tertentu dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Herzaky menyebutkan AHY ingin penentuan capres-cawapres berlangsung setelah koalisi terbentuk.

“Koalisi dulu, baru bahas kriteria, dan setelahnya nama-nama bakal capres dan cawapres yang memenuhi kriteria,” ucapnya.

Ia menuturkan, pihaknya menghargai mekanisme masing-masing partai politik (parpol) untuk memilih figur capres dan cawapresnya sendiri.

Tapi selama ini, lanjut dia, pertemuan politik antara AHY dan beberapa ketua umum parpol lain masih berlangsung cair dan belum spesifik membahas sosok bakal pasangan calon (paslon) untuk Pilpres 2024.

“AHY ketika bertemu dengan ketua umum parpol-parpol lain selalu mengedepankan pembahasan visi, misi, dan platform koalisi. Mencari kesamaan chemistry dan pandangan, memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat,” imbuhnya.

Diketahui Partai Demokrat belum membentuk koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024.

Namun sejumlah pertemuan politik telah terjalin antara AHY dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Koalisi diperlukan agar gabungan parpol dapat mengusung capres dan cawapresnya sendiri dalam Pilpres 2024.

Sebab berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat ambang batas atau presidential threshold sebagai syarat parpol atau gabungan parpol mengajukan capres dan cawapresnya.

Ambang batas itu minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Nasional
Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Nasional
PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Singgung Harapan Rakyat

Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Singgung Harapan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com