Kompas.com - 07/07/2022, 09:41 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh visa furoda masih menjadi perhatian karena adanya kasus 46 jemaah dari Indonesia terlantar di Mina karena tidak memiliki visa resmi.

Sebanyak 46 jemaah haji itu merupakan jemaah haji furoda (berangkat sendiri) melalui biro perjalanan PT Al Fatih.

Biro perjalanan itu belakangan diketahui tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh.

Seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV Nitia Anisa, Konsul Jenderal RI untuk Jeddah, Eko Hartono menegaskan, visa mujamalah atau yang dikenal dengan istilah furoda merupakan diskresi dari Kerajaan Arab Saudi yang langsung diberikan kepada para pihak secara mandiri.

Baca juga: 46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

Visa tersebut diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada warga negara asing yang diperlukan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah Arab Saudi dan negara yang diberi undangan.

"Prinsipnya adalah ini diskresi dari pemerintah Arab Saudi memberikan visa undangan dari pihak kerajaan kepada siapa pun, juga pihak-pihak negara asing yang dianggap perlu," ucap Eko, Kamis (7/6/2022).

Eko menuturkan, pemberian visa mujamalah tidak sembarangan. Calon jemaah haji itu dipilih berdasarkan rekomendasi dari kedutaan-kedutaan besar Arab Saudi yang tersebar di negara-negara sahabat.

Mereka yang dipilih pun harus memiliki izin tinggal di negara tersebut. Artinya, Kedubes Arab Saudi di Indonesia tidak bisa merekomendasikan warga asing yang tidak memiliki izin tinggal di Indonesia.

"Enggak bisa, dong, orang AS dapat visa mujamalah dari kedutaan Saudi di Inggris. Maksud pemerintah Saudi meningkatkan hubungan bilateral jadi enggak dapat, dong (karena) dikasih ke warga negara lain. Jadi miss match-nya di situ," jelas Eko.

Pemerintah Indonesia kata Eko, baik Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sama sekali tidak memiliki akses untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang diberikan visa undangan raja ini.

Kendati begitu, Kemenag meminta para travel atau biro perjalanan haji untuk melapor perjalanan visa mujamalah. Tujuannya agar Kemenag mengetahui pihak-pihak yang menerima visa dan biro perjalanan yang membawa mereka.

"Kalau tidak lapor, Kemenag akhirnya tidak tahu termasuk dalam kasus kemarin. Teman-teman Al Fatih tidak pernah melaporkan jemaah yang mereka bawa kepada Kemenag sehingga mereka tidak tahu. Itulah prinsipnya visa mujamalah atau furoda," beber Eko.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, 46 orang jemaah haji asal Indonesia sempat terdampar di Jeddah akibat visa tidak resmi.

Baca juga: Apa Itu Haji Furoda dan Bagaimana Aturannya di Indonesia?

Namun, pihaknya sudah memulangkan jemaah haji Furoda tersebut ke Indonesia. Dia meminta para calon jemaah haji lebih selektif memilih biro perjalanan untuk berangkat haji secara mandiri.

Dengan begitu, jika terjadi sesuatu kepada jemaah haji furoda, Kemenag bisa menegur perusahaan tersebut.

"Kalau seperti ini kami tidak bisa lakukan apa-apa karena tidak terkait sama sekali. Kami memahami betul keinginan masyarakat bisa menunaikan haji setelah dua tahun enggak ada. Tapi kehati-hatian tetap harus ada," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Puteri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Puteri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Nasional
Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.