Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Gesit Partai Demokrat yang Dianggap Nihil Hasil...

Kompas.com - 07/07/2022, 08:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gesit bermanuver tetapi tak kunjung membuahkan hasil. Demikian yang kini tampak di tubuh Partai Demokrat.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Demokrat sudah ke sana ke mari menjajaki sejumlah partai politik, tetapi belum juga mematangkan koalisi.

"Saya mencatat, Demokrat adalah partai yang paling gesit bermanuver, tetapi nihil hasilnya," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Dalam beberapa bulan terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah mengetuk pintu demi pintu parpol.

Sebut saja Golkar, lalu Nasdem, dan terbaru Gerindra. Pertemuan AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan telah digelar sebanyak 3 kali.

Namun, upaya-upaya tersebut seakan belum membuahkan hasil. Malahan, Nasdem belakangan mengumumkan bursa calon presiden yang memuat 3 nama tanpa memasukkan AHY.

Sementara, Gerindra bergandeng tangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan bersiap mengumumkan kongsi bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Sedangkan Golkar, sudah lebih dulu membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak 12 Mei 2022.

Dengan situasi politik saat ini di mana koalisi dan kerja sama antarpartai sudah mulai terbangun, kata Ari, ruang gerak Demokrat semakin sempit.

"Situasi yang tercipta sekarang ini membuat Demokrat maju tidak kena, mundur pun tidak kena," tuturnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Menurut Ari, mahalnya "harga" yang ditawarkan Demokrat untuk kerja sama di Pemilu 2024 jadi alasan partai berlambang bintang mercy itu tak kunjung mendapat rekan koalisi.

Harga mati Demokrat mengusung AHY sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk bekerja sama.

"Selain selalu mematok target AHY harus jadi 'pengantin' politik, tawaran yang diajukan Demokrat tidak membuat partai-partai lain bergeming," ujarnya.

Ari menilai, elektabilitas AHY tak seberapa dan belum cukup kuat untuk berlaga di pemilu presiden mendatang.

Untuk dilirik menjadi cawapres saja, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut harus berjuang dan berkompromi dengan minat pasar politik yang lebih menginginkan pemimpin yang punya rekam jejak di eksekutif.

Sementara, AHY belum pernah punya jabatan di pemerintahan. Hingga kini, daya tawarnya sebatas pengalaman karier militer dan ketua umum Partai Demokrat.

"Andai Demokrat bisa lebih luwes, saya yakin Demokrat tidak akan berpotensi 'jomblo'," ucap Ari.

Baca juga: Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Elektabilitas Demokrat yang menurut survei sejumlah lembaga berada di 5 besar, bahkan 3 besar, nyatanya juga tak membuat partai lain tertarik bekerja sama dengan partai besutan SBY itu.

"Elektabilitas hanyalah prediksi dan gambaran yang tidak bisa dijadikan ukuran pasti terjadi di lapangan," kata Ari.

Ari berpendapat, Demokrat harusnya lebih dulu mengamankan peluang untuk bergabung di koalisi yang ada alih-alih bersikukuh mengusung AHY.

Demokrat juga bisa mencontoh strategi Nasdem yang menawarkan figur-figur populer di pasar politik seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Yang harus dilakukan Demokrat sebaiknya obral tawaran dengan tidak memaksakan AHY harus menjadi nomor satu atau nomor dua," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Gesit bermanuver

Manuver AHY beberapa bulan terakhir memang terasa kencang. Sejak Maret hingga Juni, ketua umum Demokrat itu setidaknya telah menyambangi 3 ketua umum partai politik.

Pertemuan-pertemuan tersebut diakui sebagai penjajakan kerja sama politik, meski hingga kini belum ada koalisi yang dideklarasikan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ditemani istrinya, Annisa Pohan, AHY berkunjung ke rumah dinas Airlangga di Komplek Widya Chandra 3, Nomor 6, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2022). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ditemani istrinya, Annisa Pohan, AHY berkunjung ke rumah dinas Airlangga di Komplek Widya Chandra 3, Nomor 6, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2022).

Berikut rangkuman pertemuan AHY dengan sejumlah ketua umum partai politik yang dicatat Kompas.com:

29 Maret 2022
Untuk pertama kalinya AHY bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. AHY mengunjungi Paloh di markas Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2022).

Pertemuan itu disebut membicarakan soal penolakan terhadap wacana penundaan pemilu yang kala itu bergulir, lalu tentang naiknya harga komoditas jelang Ramadhan, serta pandangan terkait Pemilu 2024.

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY di Masjid Hanya Kebetulan

AHY pun mengakui partainya melakukan penjajakan dengan Nasdem meski tak ingin terburu-buru.

"Sangat terbuka (peluang kerja sama). Artinya inilah bagian yang terus kita bicarakan dan sangat terbuka peluang-peluang seperti itu. Yang penting tanpa ada keterburuan," katanya.

7 Mei 2022
AHY menyambangi rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra 3 Nomor 6, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2022).

Saat itu, AHY mengaku hanya bersilaturahmi dalam rangka Lebaran. Menurut dia, silaturahmi tak selalu berkaitan dengan politik.

“Intinya Insya Allah, kalau para tokoh politik juga selalu bersilaturahmi tidak selalu urusan politik tentunya ya, tapi urusan-urusan yang humanis, kekeluargaan seperti ini juga akan membangun semangat yang baik ke depan,” kata dia.

5 Juni 2022
AHY kembali mengunjungi Surya Paloh di markas Nasdem pada Minggu (5/6/2022). Dalam pertemuan kedua tersebut, SBY yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat bahkan turun gunung.

Terkait ini, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Paloh dan SBY saling bertukar pandangan terkait situasi politik jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Usai Temui Prabowo, AHY: Kita Ingin Terus Bangun Komunikasi

"(Paloh dan SBY) sharing pandangan dan telaahan atas perkembangan situasi politik nasional khususnya menjelang Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar berjalan dengan baik dan sukses," kaya Johnny kepada Kompas.com, Senin (6/6/2024).

23 Juni 2022
Pertemuan AHY dengan Surya Paloh lagi-lagi terjadi pada Kamis (23/6/2022). Ini merupakan kunjungan ketiga AHY ke markas Nasdem.

Usai pertemuan itu, Paloh terang-terangan menyatakan bahwa peluang koalisi Nasdem dan Demokrat terbuka lebar.

“Kemungkinan (koalisi) itu ada. Cuma kan belum pada hari ini. Tapi kemungkinan itu ada, cukup besar,” kata Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (23/6/2022). KOMPAS.com / Tatang Guritno Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

24 Juni 2022
Sehari setelah bertemu Paloh atau Jumat (24/6/2022), AHY bergerak ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan.

Usai pertemuan, AHY menyatakan, partainya terus membangun komunikasi dengan Gerindra. Bahkan, peluang kerja sama sangat terbuka.

"Yang jelas kita ingin terus membangun komunikasi yang baik. Tadi disampaikan beliau bahwa selalu ada ruang untuk bisa bekerjasama, apalagi kalau tujuannya untuk menghadirkan solusi untuk negeri ini," kata AHY.

Sementara, Prabowo bilang, dirinya dan AHY punya komitmen sangat kuat dalam memegang teguh Pancasila hingga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kita pernah kerja sama. Kita punya banyak persamaan ideologis, persamaan visi. Kita sama-sama sangat komitmen, sangat berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945 NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” kata Menteri Pertahanan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com