ACT Berulah, Filantropi Kena Getah

AKSI Cepat Tanggap (ACT) bikin ulah di Negeri Para Dermawan. Ulahnya menyebalkan. Lembaga itu diduga melakukan penyelewengan dana umat untuk kantong pengurus.

Ulah ini mengusik filantropi kita. Seolah kena getah atas ulah itu, masyarakat pun mulai ragu terhadap lembaga filantropi.

Padahal filantropi lagi bergairah. Pengumpulan donasi sedang tinggi-tingginya. Dari sekadar gerakan "Jumat Berkah" hingga platform donasi berteknologi canggih.

Apa mau dikata, bila ada komentar macam ini, "ACT saja menyimpang, bisa jadi yang lain punya modus serupa".

ACT ini merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Pada 2018 hingga 2020 lalu, lembaga ini disebut mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp 500 miliar.

Sebagai pembanding, lembaga lain seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat mengumpulkan dana sebesar Rp 375 miliar dan Rp 224 miliar.

Mereka membesar karena tumbuh di Negeri Para Dermawan. Kedermawanan sudah mengakar di masyarakat kita. Soal besar-kecil itu tergantung kemampuan.

Kedermawanan ini diakui lembaga internasional, terbukti dengan dinobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2021.

Laporan World Giving Index (WGI) yang dirilis oleh CAF (Charities Aid Foundation) menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 69 persen, naik dari skor 59 persen di indeks tahunan terakhir yang diterbitkan pada 2018.

Pada saat itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam WGI.

WGI adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation, menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup, dan memeringkat lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang.

Hasil penelitian CAF menunjukkan lebih dari delapan dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada saat pandemi.

Bayangkan, dalam kondisi pandemi Covid 19, masih banyak orang yang menyumbang uang. Bisa jadi pandemi sendiri sebagai pendorong untuk menyumbang.

Para penyumbang adalah mereka yang berpenghasilan tetap, dan penerima sumbangan merupakan korban pandemi.

Relasi ini menggambarkan masyarakat Indonesia masih memiliki welas asih, berkarakter altruis, dan menjunjung tinggi gotong royong.

Dalam diskursus etika, sikap welas asih menggambarkan tindakan moral menolong sesama yang rentan dan menderita.

Sikap welas asih umumnya didekatkan dengan simpati. Juga wujud dari sikap altruis manusia.

Filantropi dan Altruisme

Filantropi berasal dari dua kata Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan anthropos yang berarti manusia.

Secara etimologi filantropi bermakna cinta pada sesama manusia dalam artian peduli pada kondisi manusia lainnya.

Aksi filantropi ini kemudian diwujudkan dengan perilaku dermawan dan kecintaan kepada sesama. Kecintaan kepada sesama ini menggambarkan bahwa manusia lain adalah teman.

Dalam perspektif filsafat Lucius Annaeus Seneca (4 SM - 65 SM) dinyatakan sebagai "homo homini socius", manusia adalah teman bagi sesamanya.

Bagi kita, istilah Seneca lebih tepat ketimbang yang pernah dipopulerkan Thomas Hobbes dalam karyanya berjudul De Cive, yakni homo homini lupus.

Maknanya manusia adalah serigala sesamanya. Pandemi menguatkan "homo homini socius". Bisa jadi menjelang Pilpres 2024 nanti baru lebih menonjol "homo homini lupus".

Homo homini socius melahirkan altruisme, yaitu sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain.

Altruisme berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Kebaikan yang dilakukan seorang altruis biasanya muncul secara tulus tanpa ada rasa pamrih.

Altruisme ini senantiasa memikirkan dampaknya bagi orang lain ketika ia memilih suatu tindakan. Bahkan terkesan ekstrem, “Hidupku untuk orang banyak”.

Meminjam ukuran Pearl M Oliner (1988), altruis itu acap bertindak hanya menolong orang lain, tindakan itu tanpa mengharap pamrih, imbalan, atau bentuk penghargaan lain, dan tindakan itu dijalani dengan sukarela.

Persoalan Filantropi

Persoalan di tengah gairah filontropi adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filontropi itu sendiri. Apalagi adanya kasus ACT. Padahal lembaga filantropi di Tanah Air bertumbuhan.

Hal ini terjadi karena masih ada lembaga yang nakal. Alih-alih membantu filantropis menyalurkan sumbangannya, kenyataan ada sisi lain yang dimanfaatkan pengelola.

Entah itu menyangkut kesempatan "cari muka" bahkan penyalahgunaan aspirasi. Tak sedikit pula yang berani korupsi. Di negeri ini, jangan kaget, yang namanya bantuan sosial saja berani dikorup!

Selain dikorup, sering terungkap pula niat suci filantropi dikotori maksud jelek segelintir orang.

Mereka inilah filantropis semu. Berpura- pura dermawan, padahal bersandiwara menutupi watak korupnya.

Biasanya, filantropis semu menggunakan kedermawanannya sebagai cuci uang hasil korupsi. Ini acap disebut sebagai mekanisme silih korupsi.

Maksudnya, uang korupsi tidak pernah seluruhnya dimakan sendiri oleh koruptor (Haryatmoko, 2003:129).

Uang korupsi sengaja dibagi-bagi kepada orang lain agar sama-sama menikmati. Caranya bisa membagi uang itu kepada panitia pembangunan tempat ibadah, membantu korban gempa, hingga lembaga amal.

Ketika koruptor itu membagi-bagikan uang, ia merasa sedang membagi-bagikan beban bersalah. Dosa ditanggung bersama-sama.

Kasus ACT dan kemungkinan mekanisme silih korupsi inilah yang mengganggu filantropis sejati. Itikad baik filantropis dicurigai.

Menyakitkan memang, tetapi kecurigaan itu tak bisa dihilangkan karena kebiasaan mekanisme silih tadi.

Di sinilah perlunya menata lembaga filantropis yang ada, terutama yang bukan berafiliasi dengan perusahaan.

Beberapa perusahaan diketahui sengaja membuat lembaga filontropi untuk melengkapi divisi CSR yang ada.

Penataan ini demi membangun tingkat kepercayaan masyarakat maupun mereka yang ingin menderma.