Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Terjal Demokrat Cari Kawan buat Pilpres 2024...

Kompas.com - 07/07/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat hingga kini masih sendiri. Belum ada partai politik yang bersepakat dengannya untuk berkoalisi di Pemilu 2024.

Padahal, di bawah kepemimpinan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Demokrat rajin melakukan penjajakan ke parpol lain.

Spekulasi yang beredar, "harga" yang dipatok partai berlambang bintang mercy ini untuk membentuk kongsi terlampau tinggi.

Baca juga: Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Sementara, dinamika politik terus berjalan. Partai politik satu dan lainnya mulai mengumumkan koalisi, bahkan nama calon presiden.

Lantas, dengan siapa Demokrat akan berkawan pada akhirnya?

Ditolak PDI-P hingga Golkar

Baru-baru ini, Demokrat melalui Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Dewan Pimpinan Partai, Syahrial Nasution, mengajak Partai Golkar bekerja sama untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Syahrial, kerja sama antara Golkar dan Demokrat bisa menciptakan stabilitas politik.

Namun, ajakan tersebut langsung ditolak Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah mereka bentuk bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Ace menjelaskan, KIB sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput. Menurutnya, kerja sama antara Golkar, PAN dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah.

Ketiga partai bahkan sudah mendeklarasikan koalisi ini ke tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kami memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional," ucap Ace.

Namun demikian, kata Ace, bukan berarti KIB menutup diri terhadap partai politik lain. Dia bilang, koalisi ketiga partai terbuka dengan partai lain, tak terkecuali Demokrat.

"Jadi, kami masih terbuka bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan KIB tanpa meninggalkan PAN dan PPP yang sudah bersama-sama melakukan konsolidasi hingga ke daerah," imbuh Ace.

Sebelum ini, Demokrat juga pernah mendapat penolakan dari PDI-P. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto terang-terangan menyatakan partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat karena alasan dinamika politik.

Baca juga: Demokrat: Mengapa Seakan Perang antara Jokowi-Prabowo Mau Diturunkan ke Ganjar-Anies?

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com