Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Kompas.com - 07/07/2022, 05:31 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dinilai perlu fokus untuk meningkatkan tingkat elektabilitas sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tak perlu cemas kehilangan kesempatan untuk melakukan manuver koalisi demi pemilihan presiden 2024 mendatang.

"Jika dalam beberapa bulan ke depan popularitas AHY dapat kembali digerek, akan memudahkan mereka untuk negosiasi dalam koalisi," kata Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Ray menilai Partai Demokrat tidak perlu terburu-buru ketika melihat sejumlah partai politik sudah membentuk koalisi untuk mengusung calon dalam Pilpres 2024.

Selain itu, pasca konflik dualisme kepengurusan Demokrat selesai, elektabilitas AHY seolah sulit meningkat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) didampingi sejumlah pimpinan partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup di Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra tersebut untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi menjelang pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.ANTARA FOTO/Galih Pradipta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) didampingi sejumlah pimpinan partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup di Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra tersebut untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi menjelang pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Jika berkeras menyodorkan AHY sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, maka menurut Ray justru akan menyulitkan posisi Partai Demokrat.

Sebab, AHY juga harus bersaing dengan sejumlah tokoh politik yang mempunyai elektabilitas lebih tinggi.

"Di tengah kepungan berbagai tokoh dengan elektabilitas yang terus tergerek, tentu situasi ini tidak menguntungkan AHY sekaligus Partai Demokrat. Dan dengan sendirinya akan menjadi kendala bagi PD untuk menjalin koalisi," ucap Ray.

Maka dari itu menurut Ray tugas utama Partai Demokrat saat ini adalah menggenjot elektabilitas AHY menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut Ray, sebenarnya Partai Demokrat tidak mempunyai kesulitan untuk mencari teman koalisi. Sebab menurut dia, hampir semua partai politik dapat menerima partai berlambang bintang Mercy itu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (23/6/2022). KOMPAS.com / Tatang Guritno Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

"Maka, dari pada sibuk mengajak koalisi sana sini, bagus fokus untuk meningkatkan elektabilitas lebih dahulu," ucap Ray.

Di sisi lain, menurut Ray sebenarnya Partai Demokrat tidak mempunyai kesulitan untuk mencari teman koalisi. Sebab menurut dia, hampir semua partai politik dapat menerima partai berlambang bintang Mercy itu.

"Tidak ada hambatan yang prinsip dan serius," ucap Ray.

Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni 2022 lalu, elektabilitas AHY berada di posisi 6 dengan 3,1 persen.

Tokoh lain dengan elektabilitas di atas AHY adalah Ridwan Kamil (3,4 persen), Sandiaga Uno (4,4 persen), Anies Baswedan (12,6 persen), Ganjar Pranowo (22 persen), dan Prabowo Subianto (25,3 persen).

Ray mengatakan, ketimbang Demokrat repot kasak-kusuk melakukan manuver politik untuk mencari mitra koalisi, sebaiknya mereka fokus menggenjot elektabilitas AHY dengan menggunakan waktu sebaik mungkin.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berjalan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) usai melakukan pertemuan di Widya Candra, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Pertemuan kedua ketua umum partai politik tersebut dalam rangka silaturahim Hari Raya Idul Fitri 1443H.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berjalan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) usai melakukan pertemuan di Widya Candra, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Pertemuan kedua ketua umum partai politik tersebut dalam rangka silaturahim Hari Raya Idul Fitri 1443H.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya menolak ajakan Partai Demokrat untuk membentuk koalisi dengan hanya beranggotakan 2 partai.

Ace menyebutkan, Golkar tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Ace menjelaskan KIB sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput.

Menurutnya, Golkar, PAN dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah. Mereka sudah mendeklarasikan koalisi ini di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kami memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional," ucapnya.

Baca juga: PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Meski demikian, kata Ace, itu bukan berarti KIB menutup diri terhadap partai politik lain. Dia menyebut KIB terbuka dengan partai lain untuk bergabung, termasuk Demokrat.

"Jadi, kami masih terbuka bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan KIB tanpa meninggalkan PAN dan PPP yang sudah bersama-sama melakukan konsolidasi hingga ke daerah," imbuh Ace.

Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengajak Partai Golkar bekerja sama untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Syahrial menyebut, kerja sama antara Golkar dan Demokrat bisa menjadi solusi terciptanya stabilitas politik.

"Kerja sama Demokrat dengan Golkar cukup bagi kedua partai sebagai jangkar untuk mengantarkan kandidat presiden dan wakil presiden. Namun, lebih dari itu, kerja sama Demokrat-Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk," ujar Syahrial dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Sedangkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah solid untuk menghadapi Pemilu 2024.

Awiek pun menyarankan Demokrat bergabung dengan koalisi yang sudah dihuni oleh PPP, Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

"Demokrat jangan seperti orang patah harapan, meski itu sah-sah saja. Karena Golkar, PAN dan PPP sudah solid di koalisi. Kalau Demokrat ingin bisa ikut berlayar di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024, ya ikut saja dalam KIB," ujar Awiek saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/202).

"Kalau Demokrat mau bergabung, ya ayo. Jangan terkesan seperti orang yang hopeless gitu," tuturnya.

Dia menegaskan, meski muncul wacana Demokrat membuka rencana kerja sama dengan Partai Golkar, KIB tidak akan terpengaruh.

Baca juga: Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

"Jadi setelah KIB sudah solid dan bisa berlayar, mereka mulai membuat wacana baru bahwa Golkar dan Demokrat membuat koalisi baru. Itu kan rencana memecah belah. Dan KIB tidak terpengaruh itu," sambung Awiek.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Krisiandi, Bagus Santosa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com