Kompas.com - 06/07/2022, 22:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, judicial review terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) merupakan upaya mengakomodir kepentingan masyarakat.

Sebab ia menilai, ketentuan PT yang mensyaratkan minimal 20 persen perolehan kursi DPR membatasi jumlah capres-cawapres dan menutup munculnya figur baru untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan terobosan PKS ini membuktikan partai politik peduli dengan rakyat, peduli dengan kekhawatiran rakyat, terlepas apapun hasilnya,” tutur Hidayat pada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: PKS Yakin Gugatan Presidential Threshold Bakal Dikabulkan MK

Dalam pandangannya, masyarakat ingin kontestasi Pilpres 2024 tak hanya diikuti oleh figur lama, tapi juga memunculkan ragam pilihan lain.

Di samping itu, lanjut dia, ragam capres-cawapres adalah solusi mengatasi keterbelahan atau polarisasi yang hingga kini masih terjadi di masyarakat.

“Pada Pilpres 2004, PT-nya 15 persen masih ada 4 calon pilihan yang beragam, tidak menghadirkan keterbelahan dan salah satu (paslon) mengalahkan incumbent,” sebutnya.

“Artinya (PT) enggak harus 20 persen dan 0 persen, (agar) rakyat bisa terpuaskan dengan keragaman yang mereka bayangkan dengan munculnya calon-calon alternatif,” ungkap Hidayat.

Baca juga: Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap Presidential Threshold Idealnya 7-9 Persen

Hidayat menyampaikan, tak khawatir jika langkah PKS ini bakal berdampak pada hubungan politik dengan parpol lain.

Apalagi ditengah penjajakan berbagai parpol untuk membentuk koalisi.

Ia meyakini, berbagai parpol pun menunggu hasil judicial review yang diajukan PKS ke MK.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Nasional
Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.