Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Kompas.com - 06/07/2022, 15:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai salah satu alasan mengapa Partai Demokrat (PD) belum menemukan mitra koalisi menjelang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 adalah persoalan elektabilitas sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Satu-satunya hambatan Partai Demokrat untuk mendapatkan teman koalisi kemungkinan soal tawaran AHY sebagai cawapres. Tawaran yang logis bagi Partai Demokrat tapi sulit bagi parpol lain. Mengapa?," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

"Karena memang elektabilitas AHY tidak seperti yang diharapkan. Dapat bergerak lebih baik dan tinggi. Tapi kenyataannya lamban naiknya," sambung Ray.

Ray mengatakan, pasca konflik dualisme kepengurusan Demokrat selesai, elektabilitas AHY malah seperti jalan di tempat. Maka dari itu menurut Ray tugas utama Demokrat saat ini adalah menggenjot elektabilitas AHY menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut Ray, sebenarnya Partai Demokrat tidak mempunyai kesulitan untuk mencari teman koalisi. Sebab menurut dia, hampir semua partai politik dapat menerima partai berlambang bintang Mercy itu.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

"Tidak ada hambatan yang prinsip dan serius," ucap Ray.

Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni 2022 lalu, elektabilitas AHY berada di posisi 6 dengan 3,1 persen.

Tokoh lain dengan elektabilitas di atas AHY adalah Ridwan Kamil (3,4 persen), Sandiaga Uno (4,4 persen), Anies Baswedan (12,6 persen), Ganjar Pranowo (22 persen), dan Prabowo Subianto (25,3 persen).

Ray mengatakan, ketimbang Demokrat repot kasak-kusuk melakukan manuver politik untuk mencari mitra koalisi, sebaiknya mereka fokus menggenjot elektabilitas AHY dengan menggunakan waktu sebaik mungkin.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya menolak ajakan Partai Demokrat untuk membentuk koalisi dengan hanya beranggotakan 2 partai.

Baca juga: Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Ace menyebutkan, Golkar tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022). Ace menjelaskan KIB sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput.

Menurutnya, Golkar, PAN dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah. Mereka sudah mendeklarasikan koalisi ini di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kami memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional," ucapnya.

Meski demikian, kata Ace, itu bukan berarti KIB menutup diri terhadap partai politik lain. Dia menyebut KIB terbuka dengan partai lain untuk bergabung, termasuk Demokrat.

Baca juga: PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com