Kompas.com - 06/07/2022, 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu yakin gugatan soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi bakal dikabulkan.

PKS menggugat Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden pada Rabu (6/7/2022).

Adapun Pasal ini menjadi salah satu pasal yang paling banyak digugat ke MK hingga sekarang.

"Tim hukum PKS telah mengkaji tidak kurang dari 30 permohonan judicial review presidential threshold yang pernah diajukan ke MK," kata Syaikhu kepada wartawan usai mendaftarkan permohonan uji materi beleid tersebut ke MK, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

"PKS mengikuti alur pemikiran Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili setidaknya 30 permohonan uji materi terkait Pasal 222 UU Pemilu," jelasnya.

Salah satu poin yang digarisbawahi Syaikhu adalah MK telah membuat putusan bahwa ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR yang diatur Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy pembentuk undang-undang.

"PKS sepakat dengan argumentasi ini, namun open legal policy ini seharusnya disertakan dengan landasan, rasional proporsional agar tidak bertentangan dengan UUD 1945," ujar Syaikhu.

Baca juga: Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap Presidential Threshold Idealnya 7-9 Persen

Selain itu, PKS juga mencermati putusan MK atas perkara sejenis, nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang dilayangkan Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno.

Saat itu, MK memutuskan tak dapat menerima gugatan tersebut karena menganggap para pemohon tidak memiliki legal standing dan kerugian konstitusional akibat presidential threshold 20 persen.

MK menilai bahwa partai politik atau gabungan partai politik lah yang mempunyai legal standing untuk itu.

Baca juga: Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Syaikhu menegaskan, pihaknya percaya diri hal itu akan menguntungkan PKS meskipun mereka termasuk salah satu pihak yang turut membahas UU Pemilu pada 2017 di dalam parlemen.

"Partai politik atau gabungan partai politik walaupun tadi sudah melakukan pembahasan dia bisa memiliki legal standing terkait dengan judicial review ini," ungkapnya.

"Karena dalam seluruh proses pembahasan itu tentu ada hal-hal titik-titik lemah yang di antaranya adalah penentuan 20 persen itu. Tadi saya katakan, tidak ada landasan ilmiah yang kuat terkait dengan penetapan angka itu," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.