Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Kompas.com - 06/07/2022, 14:40 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana kantor pusat Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di Menara 165 terlihat dijaga lebih ketat oleh aparat pada Rabu (6/7/2022) setelah Kementerian Sosial resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Saat tiba di pintu masuk Menara 165, petugas keamanan agresif menanyakan tujuan Kompas.com ke tempat tersebut. Secara spesifik mereka menanyakan lantai berapa yang hendak dituju.

Baca juga: Meski Izin PUB Dicabut, Kantor ACT Lhokseumawe Masih Beroperasi

Sebagai perbandingan, saat konferensi pers Senin, (4/7/2022), petugas keamanan tidak mempertanyakan secara spesifik lantai yang dituju oleh orang yang datang dan hanya melakukan pengecekan suhu.

Begitu juga saat berada di lobi, sebagian awak media tertahan, tak diberikan akses untuk melihat kantor ACT di lantai 22.

Tetapi, Kompas.com berhasil masuk ke lantai 22, tempat konferensi pers dilangsungkan pada Senin, 4 Juli.

Baca juga: 6 Fakta Dugaan Penyelewengan Dana Donasi di ACT

Terlihat aktivitas karyawan ACT masih berlangsung normal. Mushala yang berada tepat di depan lift masih ramai digunakan sekitar pukul 12.30 WIB, saat jam istirahat.

Kompas.com menuju ke lobi lantai 22 dan menanyakan perihal keberadaan Presiden ACT Ibnu Khajar untuk diwawancarai. Petugas lobi menelepon atasannya untuk meminta arahan.

Petugas lobi kemudian bertemu seorang karyawan ACT. Karyawan tersebut memperkenalkan diri dengan nama Minto dan meminta agar kami mengikuti sampai kembali ke area Lobi.

Sampai di lobi, Minto menyerahkan selembar kartu nama yang bisa dihubungi oleh awak media yang bertuliskan Head of Media & Public Relations Clara.

Baca juga: Densus 88, PPATK, dan BNPT Dalami Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Donasi ACT

Minto juga meminta agar awak media tidak mengambil gambar di lokasi gedung karena gedung tersebut bukan milik ACT.

Dihubungi terpisah, Head of Media & Public Relations ACT Clara membenarkan operasional kantor ACT dalam kondisi normal.

"Iya masih ya (beroperasi normal)," kata Clara melalui sambungan telepon.

Baca juga: Potongan Donasi 13,7 Persen Jadi Alasan Kemensos Cabut Izin ACT

Clara mengatakan, untuk saat ini, manajemen ACT belum memberikan pernyataan terkait kabar pencabutan izin tersebut.

"Kami belum ada statement apa pun terkait isu (pencabutan izin) itu," ucap Clara.

"Jadi nunggu statement resmi dulu ya mas, kalau sudah ada nanti saya share kok," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com