Kompas.com - 06/07/2022, 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah mendapat sorotan karena dugaan penyelewengan di tubuh lembaga filantropi itu.

Terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT karena ditemukan pelanggaran aturan terkait pemotongan dana sumbangan.

Menurut temuan Kemensos, ACT memotong dana sumbangan hingga 13,7 persen, lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemotongan dana maksimal 10 persen dari total sumbangan.

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Buntut Dugaan Penyelewengan Dana Sosial, Kemensos Cabut Izin ACT

Pencabutan izin PUB ACT ditegaskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 yang terbit pada 5 Juli 2022.

Muhadjir mengatakan, tak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi lanjutan terkait kasus ini.

Berkaca dari kasus ACT, bagaimana sebenarnya aturan penghimpunan donasi di Indonesia?

Aturan pengumpulan sumbangan

Perihal pengumpulan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Pasal 6 PP tersebut menyatakan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan maksimal 10 persen dari total sumbangan.

Baca juga: Potongan Donasi 13,7 Persen Jadi Alasan Kemensos Cabut Izin ACT

"Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan," bunyi pasal tersebut.

Sementara, perihal Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021.

Dijelaskan Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut, Pengumpulan Uang dan Barang atau PUB merupakan setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berbadan hukum uang terdiri dari perkumpulan atau yayasan.

"Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan," demikian Pasal 3 Ayat (3) Permensos Nomor 8 Tahun 2021.

PUB dapat dilakukan dengan beragam cara seperti mengadakan pertunjukan, bazar, penjualan barang, pengedaran daftar derma, dan penempatan kotak sumbangan di tempat umum.

Cara lainnya yakni permintaan ke masyarakat secara tertulis atau lisan, layanan pesan singkat donasi, layanan melalui rekening bank, media sosial, dan lain-lain.

Baca juga: Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Adapun hasil PUB dapat berupa uang atau barang yang ditujukan untuk pembangunan kesejahteraan sosial, kebencanaan, agama atau kerohanian, kejasmanian, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, dan kebudayaan.

Menurut Pasal 11 Permensos Nomor 8 Tahun 2021, izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Izin PUB dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu satu bulan.

Kemudian, dijelaskan dalam Pasal 19 bahwa Menteri Sosial berwenang menolak permohonan izin PUB, atau menunda, mencabut, dan atau membatalkan izin tersebut.

Izin PUB bisa dicabut dengan alasan untuk kepentingan umum, meresahkan masyarakat, terjadi penyimpangan dan pelanggaran, atau menimbulkan permasalahan.

Sanksi pelanggaran

Penyelenggara PUB sedianya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan itu memuat rincian dan jumlah hasil pengumpulan sumbangan, hingga rincian penyaluran bantuan.

Baca juga: Densus 88, PPATK, dan BNPT Dalami Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Donasi ACT

Jika ditemukan adanya pelanggaran, penyelenggara PUB dapat dikenai sanksi administratif, bahkan pidana.

Menurut Pasal 27 Permensos, sanksi administratif terdiri dari 3 jenis. Pertama, teguran tertulis paling banyak 3 kali.

Kedua, penangguhan izin yang dijatuhkan jika penyelenggara PUB tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran tertulis. Ketiga, pencabutan izin.

"Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian Pasal 30 Permensos Nomor 8 Tahun 2021.

Duduk perkara

Dugaan penyelewengan dana di tubuh ACT pertama kali terungkap melalui laporan jurnalistik Majalah Tempo.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa para petinggi yayasan tersebut, khususnya mantan Presiden ACT Ahyudin, diduga bermewah-mewahan menggunakan uang hasil sumbangan masyarakat.

Baca juga: Imbas Kasus ACT, Kemensos Bakal Sisir Izin Lembaga Donasi Lain

Setelah ramai diperbincangkan, manajemen ACT akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Presiden ACT yang kini menjabat, Ibnu Khajar.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini," katanya dalam konferensi pers di kantor pusat ACT, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

Ibnu Khajar tak secara tegas membantah dugaan penyelewengan di yayasan yang ia pimpin, tetapi juga tidak membenarkan.

Kata Ibnu, laporan tersebut sebagian berisi kebenaran, sebagian lagi memuat isu yang dia sendiri tidak tahu sumbernya dari mana.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) saat konferensi pers di Menara 165, Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) saat konferensi pers di Menara 165, Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

Kendati demikian, Ibnu membenarkan bahwa para petinggi ACT diganjar gaji ratusan juta rupiah hingga difasilitasi mobil mewah.

Namun, imbalan fantastis itu pada akhirnya dikurangi karena donasi yang masuk ke ACT berkurang.

"Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," jelas Ibnu.

Oleh karena kondisi keuangan yang memburuk, pada September 2021 ACT memutuskan mengurangi gaji seluruh karyawan. Ibnu pun mengaku dirinya mendapat gaji tidak lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

Baca juga: BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Terkait dengan pemotongan uang sumbangan hingga Rp 13,7 persen, Ibnu berdalih, dana tersebut digunakan untuk operasional, termasuk membayar gaji karyawan dan para petinggi ACT.

Dia beralasan, ACT tak mengikuti aturan pemotongan donasi lembaga zakat infak sedekah lantaran bukan merupakan lembaga pengumpul sumbangan, melainkan lembaga swadaya masyarakat.

"Kami perlu sampaikan di forum ini bahwa ACT adalah lembaga kemanusiaan yang memiliki izin dari Kemensos, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Baznas atau Kemenag," terangnya.

Lebih lanjut, Ibnu mengeklaim, ACT sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.