Kompas.com - 06/07/2022, 03:15 WIB
|

KOMPAS.com – Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM kerap menjadi salah satu syarat dalam berbagai urusan di Indonesia.

Misalnya, untuk mengajukan permohonan bantuan sosial, beasiswa, ataupun untuk berobat.

Lalu, bagaimana cara mengurus SKTM?

Masyarakat yang berhak mendapat SKTM

Kriteria masyarakat yang dapat ditetapkan sebagai orang tidak mampu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013.

Baca juga: Palsukan Surat Keterangan Tidak Mampu, Ratusan Mahasiswa Aceh Terancam Jadi Tersangka Kasus Korupsi Beasiswa

Menurut ketentuan ini, fakir miskin dan orang tidak mampu memiliki kriteria:

  • tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  • mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  • tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
  • tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  • mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  • mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
  • kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  • atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
  • mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  • luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang; dan
  • mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Selain itu, status fakir miskin dan tidak mampu juga mencakup orang-orang yang berada di dalam lembaga kesejahteraan sosial yang meliputi:

  • panti sosial;
  • rumah singgah;
  • rumah perlindungan sosial anak;
  • lembaga perlindungan sosial anak;
  • panti/balai rehabilitasi sosial;
  • taman anak sejahtera/tempat penitipan anak miskin;
  • rumah perlindungan dan trauma centre; atau
  • nama lain yang sejenis.

Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan status fakir miskin dan tidak mampu bagi orang-orang yang merupakan:

  • gelandangan;
  • pengemis;
  • perseorangan dari komunitas adat terpencil;
  • perempuan rawan sosial ekonomi;
  • korban tindak kekerasan;
  • pekerja migran bermasalah sosial;
  • masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana;
  • perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial;
  • penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan;
  • penderita thalassaemia mayor;dan
  • penderita kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI).

Baca juga: Jalannya Merangkak, Anak Ini Sempat Ditolak Rumah Sakit Meski Bawa SKTM

Cara mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu

Masyarakat yang masuk dalam kategori di atas dapat mengajukan SKTM.

Terdapat sejumlah syarat yang harus disiapkan untuk mengajukan SKTM, yakni:

  • Surat Pengantar dari Ketua RT/RW;
  • Surat Pengantar dari Kelurahan dan diketahui Kecamatan;
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu yang bersangkutan disertai meterai 10.000;
  • Fotokopi dan asli Kartu Keluarga;
  • Fotokopi dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  • Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu perlindungan sosial lainnya jika ada.

Setelah semua persyaratan lengkap, pemohon dapat mulai mengajukan permohonan SKTM. Tahapan dalam mengurus SKTM, yaitu:

  • Pemohon menyerahkan pengantar RT/RW serta dokumen kependudukan lain yang valid dan dibutuhkan ke petugas kelurahan atau kantor desa;
  • Petugas kelurahan atau desa lalu akan memverifikasi data dan dokumen yang diserahkan, dan mengajukannya kepada Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi pengurusan tersebut;
  • Kasi mengecek kembali dokumen yang diserahkan dan membubuhkan paraf;
  • Dokumen diserahkan kepada Lurah atau Kepala Desa untuk ditandatangani;
  • Jika telah selesai ditandatangani, petugas kelurahan atau desa melakukan register dalam buku register kelurahan;
  • Pemohon dapat mengambil SKTM.

 

Referensi:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Nasional
Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Nasional
Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Nasional
Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Nasional
Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Nasional
Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Nasional
Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Nasional
Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Nasional
KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

Nasional
Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Nasional
Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.