Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa partainya mengusulkan agar utusan golongan diakomodasi dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Lestari mengatakan, alasan partainya mengusulkan utusan golongan diakomodasi dalam PPHN karena tak lepas dari persoalan amendemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpandangan, jika rencana amendemen hendak diteruskan, maka perlu dilakukan kajian secara menyeluruh, termasuk soal utusan golongan.

"Hal-hal apa saja yang perlu dikaji dan disesuaikan, termasuk bila masih ada kelompok masyarakat yang merasa tidak terwakili, seperti di masa lalu ada utusan golongan," kata Lestari saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

"Di sini, Pak Surya kemudian melontarkan --bisa juga dikaji mengenai utusan golongan ini," sambungnya.

Reri, sapaan akrab Lestari menerangkan, hasil kajian yang dilakukan nantinya bisa menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melakukan amendemen konstitusi.

Intinya, lanjut Reri, upaya amendemen konstitusi harus didasari atas kajian yang menyeluruh.

"Tidak bisa dilakukan secara parsial atau sebagian pada isu tertentu saja," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR itu menegaskan bahwa posisi Nasdem tidak sepakat jika dilakukan amendemen terbatas.

Menurutnya, jika ada keinginan untuk melakukan amendemen, sebaiknya dikaji secara komprehensif.

"Dan perlu mendengarkan serta perlu melibatkan publik secara luas," tutur dia.

Selain itu, Nasdem menimbang situasi saat ini yang mana pemerintah dan semua pihak harus fokus dahulu pada upaya mengatasi persoalan kebangsaan, termasuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Fraksi Gerindra di MPR Sepakat Tak Lakukan Amendemen UUD 1945 terkait PPHN

Meskipun, Nasdem juga memahami bahwa permasalahan amendemen adalah hal yang menjadi pembahasan sejak periode MPR sebelumnya.

Dikutip Kompas.id, sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan jajaran pimpinan MPR mengadakan pertemuan dengan elite Nasdem.

Dalam pertemuan itu, Bambang mengaku mendapat usulan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar utusan golongan yang sebelum amendemen UUD 1945 masuk dalam MPR perlu dipertimbangkan untuk bisa kembali memiliki wakil di MPR.

Maka, keanggotaan MPR tidak hanya terdiri dari DPR dan DPD.

Baca juga: Sama dengan PDI-P, F-Nasdem Juga Nilai Usulan Amendemen UUD 1945 soal PPHN Perlu Ditunda

Bambang mendukung penuh usulan tersebut. Ia bahkan menyebut, usulan utusan golongan kembali diakomodasi di MPR, tidak hanya datang dari Ketua Umum Nasdem.

Tetapi, hal itu juga datang dari aspirasi sejumlah pihak, seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lain.