Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

Kompas.com - 05/07/2022, 05:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali menuai sorotan belakangan ini. Sebelumnya, RKUHP pernah menuai gelombang penolakan besar-besaran pada 2019 dari berbagai elemen di seluruh penjuru negeri.

Gelombang protes kala itu bahkan menimbulkan lima korban jiwa: Bagus Putra Mahendra (15), Maulana Suryadi (23) Akbar Alamsyah (19) Randy (22), dan Yusuf Kardawi (19) karena kekerasan aparat dan kerusuhan.

Pada 20 September 2019, Presiden RI Joko Widodo kemudian meminta pembahasan RKUHP ditunda dan meminta agar 14 pasal yang ada di dalamnya dikaji ulang.

Baca juga: Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Kementerian Hukum dan HAM kemudian menyampaikan perbaikan pasal yang dianggap krusial tersebut ke Komisi III DPR RI dalam rapat pada 25 Mei 2022.

Meskipun demikian, 14 isu krusial tersebut dianggap belum cukup untuk membenahi substansi RKUHP yang dianggap masih kental warisan pemerintah kolonial.

Elemen masyarakat sipil mencatat sedikitnya ada 24 pasal bermasalah dalam draf RKUHP tersebut. Salah satu isu yang menuai polemik yakni pasal-pasal “karet”.

Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden-wakil presiden (Pasal 218 dan 219), penghinaan kekuasaan umum/lembaga negara (Pasal 353 dan 354), penghinaan terhadap pemerintahan yang sah (Pasal 240 dan 241), serta pidana atas unjuk rasa tanpa pemberitahuan (Pasal 273).

Baca juga: Pro Kontra RKUHP

Pasal-pasal bermasalah itu termuat dalam draf RKUHP yang dipublikasi pada 2019 lalu. Hingga sekarang, publik hanya dapat mengacu draf 2019 itu lantaran pemerintah masih enggan membukanya.

Pemerintah mengeklaim, draf RKUHP saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dan akan dibuka setelah disampaikan ke DPR. Namun, pemerintah tak pernah transparan soal jadwal atau tenggat waktu “penyempurnaan” draf tersebut dan pengirimannya ke DPR.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan bahwa RKUHP dibahas secara kilat dan berharap bisa disahkan sebagai undang-undang pada Juli 2022, bulan ini juga. Pemerintah bersikeras tidak akan menghapus pasal-pasal penghinaan kekuasaan umum dan penyerangan harkat-martabat presiden-wakil presiden.

Lantas, mengapa pemerintah mempertahankan pasal karet itu? Mengapa pasal ini bermasalah dan perlu dihapus dari RKUHP?. 

Baca juga: Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Simak pembahasan mengenai hal ini dalam live Gaspol! yang akan tayang di YouTube, Facebook, dan Instagram Kompas.com pada hari ini, Selasa (5/7/2022) pukul 12.15 WIB.

Bakal hadir peneliti Institute for Criminal Justrice Reform (ICJR) Meidina Rahmawati dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satrio Utomo untuk bicara soal pasal-pasal yang kerap dianggap sebagai “tameng” penguasa itu.

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI-P Arteria Dahlan dan anggota tim sosialisasi RKUHP dari Kemenkumham Albert Aries juga bakal hadir memberikan pandangannya dalam diskusi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com