Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Kompas.com - 04/07/2022, 15:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Wahid Supriyadi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia pada pekan lalu menunjukkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu concern terhadap perdamaian dunia.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Saya kira beliau ingin menunjukkan bahwa beliau juga care (peduli) masalah internasional. Ini menunjukkan bahwa beliau juga concern terhadap perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita," Kata Wahid Supriyadi kepada Kompas.com, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Hubungan Indonesia-Rusia: Runtuhnya Uni Soviet dan Upaya Bilateral di Era Soeharto

Wahid menuturkan, keberanian Jokowi untuk mengunjungi dua negara yang berkonflik, yakni Rusia dan Ukraina, patut diapresiasi. Bukan hanya membawa misi damai, lawatan Jokowi juga melanggengkan relasi antara Indonesia dengan Negeri Beruang Merah itu.

Hasilnya kata Wahid, Indonesia mampu melepas blokade ekonomi yang selama ini membuat Ukraina sulit mengekspor beberapa komoditas unggulan seperti gandum dan pupuk.

"Terjaminnya supply chain untuk gandum bukan hanya dari Rusia tapi dari Ukraina. Jadi ini sebenarnya salah satu kunjungan yang berhasil adalah melepas blokade ekonomi," ungkap Wahid.

Lebih lanjut dia menyebut, kunjungan Jokowi tidak bisa sepenuhnya mampu mendamaikan hubungan Rusia dengan Ukraina. Sebab, perdamaian murni ada di tangan masing-masing pihak di atas perjanjian berupa gencatan senjata atau menyelesaikan perang.

Baca juga: Begini Cara Negara-negara Eropa Hadapi Lonjakan Harga Energi di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Wahid menilai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan NATO berada pada posisi tinggi untuk menyudahi perang. Jika Zelensky menyatakan tak jadi bergabung dengan NATO atau NATO tak lagi mengirim senjata ke Ukraina, perang kemungkinan akan berakhir.

Sedangkan Rusia tidak akan mau menyetop perang karena tindakan Ukraina yang menjalin kerja sama di bidang militer dengan NATO dianggap sebagai ancaman. Sebab Rusia beranggapan, NATO sudah dua kali ingkar janji dan terus berekspansi alias memperluas kerja sama ke wilayah timur yang menjadi perbatasan Rusia dengan negara Eropa lain.

"(Ukraina) begitu masuk NATO itu ancaman nyata buat Rusia secara strategis maupun geopolitik. Oke setiap negara berhak berteman dengan setiap negara lain. Tapi kalau pertemanan itu mengancam negara lain, akan menjadi masalah," sebut Wahid.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin di Moskwa, Rusia, Kamis (30/6/2022). Dalam pertemuan itu, kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu.

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

Putin juga menyampaikan keluh kesah kepada Jokowi. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia.

Menurut dia, sanksi tersebut muncul atas invasi Rusia ke Ukraina- turut berimbas pada ketersediaan bahan pangan dan pupuk di pasar global. Meskipun sanksi Barat tidak secara resmi dikenakan pada sejumlah barang Rusia, Putin berkata, pembatasan diberlakukan terhadap perusahaan domestik dan memperumit proses bisnis.

Dia mengatakan, makanan dan pupuk secara resmi memang tak termasuk di dalam sanksi. Namun, pemilik perusahaan di Rusia yang memproduksi makanan dan pupuk, termasuk anggota keluarga mereka telah dikenakan sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com