Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masa sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi diperpanjang hingga tiga bulan.

Luhut menyebutkan, masih banyak pengecer yang belum mengunduh QR code PeduliLindungi sehingga masa sosilisasinya perlu diperpanjang.

"Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan Peduli Lindungi yang tadinya dua minggu, bisa diperpanjang selama tiga bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan," kata Luhut saat memimpin rapat evaluasi pada Jumat (1/7/2022), dikutip dari siaran pers, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Ribetnya Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pedagang: Kasihan Emak-emak yang Gaptek

Selama masa perpanjangan sosialisasi tersebut, masyarakat tetap dapat membeli MGCR tanpa menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK).

Akan tetapi, pemerintah berharap agar para pengecer dan pembeli mulai menggunakan dan membiasakan penggunaan PeduliLindungi dalam melakukan aktivitas jual beli.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong para pengecer untuk segera mencetak QR code PeduliLindungi melalui aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Si Mirah) 2.0 maupun Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE).

Selain itu, pemerintah juga akan terus mengembangkan penggunaan PeduliLindungi sebagai alat pengawasan distribusi minyak goreng untuk mengantisipasi kenaikan harga di masa yang akan datang.

Di samping itu, Luhut juga mengeklaim harga minyak goreng telah mencapai Rp 14.000 per liter di wilayah Jawa dan Bali.

"Sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani,” ujar dia.

Pemerintah, kata Luhut, akan segera mendorong penyesuaian harga MGCR di luar Jawa-Bali yang masih belum sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Luhut juga meminta Kementerian Perdagangan untuk mempercepat progra minyak goreng kemasan rakyat.

"Untuk mengakselerasi minyak goreng kemasan perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen, sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat dan pengiriman juga menjadi lebih mudah karena dapat menggunakan jalur distribusi biasa seperti kapal kontainer, tidak harus menggunakan kapal curah,” kata Luhut.

Baca juga: Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

Diketahui, uji coba pembelian MGCR dengan aplikasi PeduliLindungi sudah dilakukan sejak Senin (27/6/2022) lalu.

Hanya saja hingga saat ini belum semua pasar di Jakarta yang menerapkan kebijakan ini lantaran kebijakannya masih harus dimatangkan pemerintah.