Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Kompas.com - 04/07/2022, 11:27 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro berpandangan, sebagai satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden, PDI Perjuangan tak terlalu khawatir soal pencapresan.

Dengan alasan tersebut, PDI-P punya lebih banyak waktu untuk menimbang dan memilih calon terbaik karena bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri.

Ini dinilai menjadi alasan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak kunjung mengumumkan capresnya.

"PDI-P sebagai partai bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi karena memenuhi ambang batas pencalonan presiden memang lebih terlihat kalem," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Hasil Rakernas PDI-P dan Megawati yang Belum Mau Umumkan Capres

Bawono menduga, terpenuhinya presidential threshold membuat PDI-P merasa lebih aman. Sebab, modal tersebut dianggap menjadi faktor penarik parpol lain untuk merapat ke partai banteng.

Selain itu, lanjut Bawono, sudah menjadi langgam politik PDI-P mengumumkan nama capres di detik-detik terakhir menuju pendaftaran calon presiden.

Ini terjadi saat pengumuman capres dan cawapres PDI-P bersama koalisinya di Pilpres 2014 dan 2019.

"Seperti juga kebiasaan mereka selama ini sebagai partai politik dengan kursi terbesar di parlemen kemungkinan memutuskan pilihan dalam pemilihan presiden mendatang di last minute," tuturnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

Kendati begitu, Bawono berpendapat, keputusan PDI-P yang belum juga buka suara soal pencapresan belum tentu menarik partai-partai lain untuk merapat.

Parpol lainnya, kata dia, akan menimbang sosok yang kelak diusung PDI-P, dan tentu menghitung peluang kemenangannya sebelum merapat ke koalisi partai penguasa itu.

"Apalagi bila bakal calon diusung nanti memiliki prospek elektoral menjanjikan untuk menang," kata dia.

Sebelumnya, PDI-P telah berulang kali menegaskan bahwa perihal capres dan cawapres merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Terbaru, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh partai lain soal deklarasi pencapresan.

Baca juga: Soal Capres, Megawati: Pemimpin yang Saya Cari Tak Hanya Andalkan Elektoral

Ini menangapi Partai Gerindra yang dalam waktu dekat akan mengumumkan nama ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres.

"Kalau masalah Gerindra itu masalah otonom partai Gerindra, silakan. Tapi kalau PDI-P menunggu ibu ketua umum. Yang sabar sedikit, jangan grasah-grusuh, jangan kesusu (terburu-buru)," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com