Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2022, 11:01 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Libang Kompas merilis survei soal kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mayoritas responden menilai pelayanan Polri ke masyarakat sudah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Hal ini dapat dilihat dari hasil riset bertajuk “Apresiasi dan Tantangan bagi Polri” yang tayang di Kompas.id pada Senin (4/7/2022).

Peneliti Litbang Kompas menanyakan responden soal ‘baik atau burukkah penilaian Anda terhadap sejumlah aspek yang berkaitan dengan layanan publik oleh kepolisian berikut ini?’

Terkait aspek efektivitas atau kecepatan durasi soal pelayanan publik, 65,9 persen responden menyatakan baik, 17,3 persen manyatakan sangat baik.

Di aspek yang sama masih ada 13,7 persen mengatakan buruk, 2,5 persen sangat buruk, dan 0,6 persen tidak tahu.

Baca juga: Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Dalam aspek transparan (update proses berjalan dan bebas pungli, dan lainnya), sebanyak 59,5 persen menyatakan sudah baik dan 10,8 persen menyatakan sangat baik.

Namun, sebanyak 22,6 persen responden masih menyatakan buruk, 4,4 menyatakan sangat buruk, dan 2,7 persen tidak tahu.

Selanjutnya di aspek akuntabel (kejelasan informasi dan dapat dipertanggungjawabkan) mayoritas responden juga menyatakan sudah baik.

Rinciannya, tercatat 13,9 persen menyatakan sangat baik, 64,3 persen responden menyatakan baik, 15,6 persen menyatakan buruk, 0,2 persen sangat buruk, dan 6,0 tidak tahu.

Selain itu, peneliti Litbang Kompas juga menanyakan responden soal ‘yakin atau tidakkah Anda jika Polri mampu menunjukkan kinerja yang semakin baik di waktu mendatang?’.

Mayoritas responden juga menyatakan yakin, yaitu dengan angka 72,1 persen dan 8,1 persen yang menyatakan sangat yakin.

Baca juga: Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Kendati demikian, ada 1,7 persen yang menyatakan sangat tidak yakin, 14,8 persen tidak yakin, dan 3,3 persen tidak tahu.

Adapun survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian kurang lebih 4,37 persen. Total responden dalam survei ini sebanyak 504 orang.

Para responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara acak melalui telepon pada 25-28 Juni 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com