Kompas.com - 04/07/2022, 10:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BANYAK perdebatan seputar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), seperti soal draf naskah akademik yang masih lama yakni tahun 2015 dan sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Dalam tulisan ini, penulis hanya menyoroti pasal tentang penghinaan terhadap presiden.

Ketentuan mengenai “penghinaan presiden” sebenarnya sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 031-022/PUU-IV/2006. Pertimbangan hukum (ratio decindendi) yang dimuat dalam putusan MK tersebut yakni, pasal penghinaan presiden berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah sehingga dinyatakan inkonstitusional.

Baca juga: Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Namun dalam perkembangan pembahasan RKUHP, pasal mengenai “penghinaan presiden” diatur kembali dengan beberapa polesan yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu pasal penghinaan presiden masuk kategori delik biasa, artinya dapat diproses langsung tanpa ada persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan, kini digantikan dengan delik aduan yang berarti harus ada pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan.

Alasan dalam naskah akademik

Dalam naskah akademik RKUHP dijelaskan bahwa diaturnya ketentuan mengenai “penghinaan presiden” karena dinilai sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Jika kepala negara diserang atau dihina, masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi negara dan di Indonesia, masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap presiden dan wakil presidennya.

Berdasarkan naskah akademik tersebut, beberapa alasan dipertahankannya ketentuan mengenai “penghinaan presiden” adalah:

  1. Nilai dasar yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (human dignity) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi.
  2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek:moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan”.
  3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara.
  4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/lambang/aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; presiden/wakil presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.
  5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana, sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum, dan ketatanegaraan.
  6. Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahkan dengan prinsip “equality before the law”. Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip “equality before the law”.

Dalam RUU KUHP, ketentuan mengenai “penghinaan presiden” diatur pada Pasal 217 sampai pasal 220. Berikut penjelasan pasal-pasal tersebut:

  1. Pasal 217 melarang setiap orang untuk menyerang diri presiden atau wakil presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
  2. Pasal 218 ayat (1) melarang setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
  3. Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan yang bukan merupakan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
  4. Pasal 219 melarang setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV
  5. Pasal 220 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
  6. Pasal 220 ayat (2) mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Artinya delik penghinaan presiden/ wakil presiden merupakan delik aduan dan harus ada laporan tertulis dari presiden/wakil presiden.

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa presiden sebagai instansi seakan memiliki rasa/emosi. Tentu saja sebuah instansi tidak memiliki perasaan. Jabatan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan akan tetap seperti itu keadaannya. Pribadi orang yang akan menjadi presiden yang memiliki perasaan.

Ketentuan itu  tentu menjadi senjata yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan kritik terhadap presiden. Sudah seharusnya jika pribadi presiden yang mendapatkan penghinaan, pasal yang digunakan yakni Pasal 310, 311, 315, 318 KUHP. Pasal tersebut dapat digunakan siapapaun yang pribadinya mendapatkan penghinaan.

Pasal penghinaan presiden ini merupan produk zaman penjajahan belanda. Pasal itu pernah dan sudah lama diatur dalam KUHP  (Wetboek van Strafrecht/WvS). Dalam KUHP tersebut alasannya digunakan untuk melindungi harkat martabat dan kehormatan penguasa pada saat itu yang sedang menjajah Indonesia.

Dahulu pasal ini pernah beberapa kali diterapkan terhadap pejuang kemerdekaan, misalnya Bung Karno pernah dijerat dengan pasal itu karena tindakannya membacakan pidato pembelaan “Indonesia Menggugat”. Bung Karno dan rekannya dituduh ingin menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda dan menyebarkan propaganda. Tentu saja kejadian masa lalu tidak ingin terulang lagi pada masa kini dan yang akan datang.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Nasional
Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Nasional
Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar 'Fee' Rp 15 Miliar, Polri: 'Monggo' Saja

Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar "Fee" Rp 15 Miliar, Polri: "Monggo" Saja

Nasional
Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Nasional
Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Nasional
Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Nasional
Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Nasional
Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Nasional
KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Nasional
Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.