Kompas.com - Diperbarui 04/07/2022, 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan tak bergeming. Di tengah riuhnya bursa pencalonan presiden menuju 2024, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tetap teguh pada pendirian, belum mau mengumumkan nama calon presiden (capres).

Dikatakan berulang kali oleh para kader partai banteng, PDI-P menunggu arahan ketua umum perihal pencapresan.

Sementara, hingga kini belum ada sinyal Megawati bakal mengumumkan nama capres pilihannya.

Baca juga: PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Bukannya PDI-P tak punya nama potensial untuk dicalonkan di pilpres. Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang namanya kerap disebut-sebut dalam survei elektabilitas capres 2024.

Bahkan, isu berembus mengatakan bahwa Ganjar dan Puan bersaing di internal PDI-P memperebutkan tiket menuju panggung pencapresan.

Bisa jadi, belum diumumkannya capres PDI-P ini karena Megawati masih menimbang-nimbang pertaruhan. Mungkin juga ini bagian dari strategi.

Tak terpengaruh partai lain

Terbaru, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh partai lain soal deklarasi pencapresan.

Ini menangapi Partai Gerindra yang dalam waktu dekat akan mengumumkan nama ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres.

"Kalau masalah Gerindra itu masalah otonom Partai Gerindra, silakan. Tapi kalau PDI-P menunggu ibu ketua umum. Yang sabar sedikit, jangan grasah-grusuh, jangan kesusu (terburu-buru)," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Djarot mengaku dirinya bahkan tak tahu menahu soal rencana deklarasi pencapresan Prabowo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengatakan, dirinya belum bisa memastikan apakah PDI-P akan merapat ke Gerindra jika partai berlambang Garuda itu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

"Saya belum pernah mendengar deklarasi itu. Itu masih prediksi, imajinasi, spekulasi ini. Kami di dalam (PDI-P), tidak main spekulasi," ujarnya.

Kuasa ketua umum

Para kader PDI-P paham betul bahwa perihal capres merupakan wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ihwal tersebut telah ditegaskan dalam hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P yang diumumkan pada Kamis (23/6/2022).

"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof DR (HC) Megawati Soekarnoputri," kata kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membacakan hasil rakernas di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: PDI-P Diprediksi Sulit Cari Mitra Koalisi jika Usung Puan pada Pilpres

Dalam acara yang sama, Megawati mengatakan bahwa dirinya memang belum mengumumkan nama capres-cawapres yang akan diusung partainya. Dia pun meminta semua pihak bersabar.

"Tentu semuanya berpikir, kenapa ya ibu, sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden, ya sabar lah sedikit," kata dia.

Megawati beralasan, dirinya belum selesai menghitung dan mempertimbangkan mana calon yang tepat.

Menurut Mega, sebagai ketua umum pemegang hak prerogatif untuk menentukan capres, dirinya harus betul-betul teliti sebelum ambil keputusan.

"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai," tutur Presiden ke-5 RI itu.

Baca juga: Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Kriteria Mega

Kendati belum mengumumkan nama, Megawati sempat menyinggung kriteria kader yang bakal dipilihnya sebagai capres.

Megawati mengaku, dia tak akan memilih sosok yang hanya bermodalkan elektoral. Menurutnya, calon pemimpin semestinya memiliki kemampuan tata kelola negara yang kuat.

"Maka pemimpin yang saya cari tidak hanya yang mengandalkan elektoral semata," ucap Megawati.

Mega menyebut, tantangan bagi seorang calon pemimpin tidaklah ringan. Ada banyak persoalan ke depan terkait persoalan negara yang tak bisa diselesaikan hanya bermodalkan elektoral yang tinggi.

"Seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan dan masih banyak lainnya," kata putri Proklamator Soekarno itu.

Tak khawatir

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai bahwa belum diumumkannya capres PDI-P hingga kini adalah karena partai tersebut merasa tak khawatir soal pencapresan.

Sebagai partai penguasa yang bisa mengusung calon presidennya sendiri, PDI-P punya banyak waktu untuk menimbang dan memilih capres terbaik.

"PDI-P sebagai partai bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi karena memenuhi ambang batas pencalonan presiden memang lebih terlihat kalem," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Bawono menilai, PDI-P merasa lebih aman karena menjadi satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold. Sebab, modal tersebut juga dirasa menjadi faktor penarik partai lain untuk merapat ke partai banteng.

Baca juga: Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Selain itu, lanjut Bawono, sudah menjadi langgam politik PDI-P mengumumkan nama capres di detik-detik menuju pendaftaran calon presiden.

"Seperti juga kebiasaan mereka selama ini sebagai partai politik dengan kursi terbesar di parlemen kemungkinan memutuskan pilihan dalam pemilihan presiden mendatang di last minute," tuturnya.

Kendati begitu, Bawono menilai, keputusan PDI-P yang belum juga buka suara terkait pencapresan belum tentu menarik partai-partai lain untuk merapat.

Menurutnya, parpol lain akan menimbang sosok yang kelak diusung PDI-P, dan tentu menghitung peluang kemenangannya.

"Apalagi bila bakal calon diusung nanti memiliki prospek elektoral menjanjikan untuk menang," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.