Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Kompas.com - 04/07/2022, 05:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan 28 jenis pelatihan untuk masyarakat di wilayah IKN.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan membangun jejaring kerja warga lokal. Sidik pun mengungkapkan, pelatihan ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak pembangunan IKN.

"Saat ini terdata sebanyak 28 jenis pelatihan yang diagendakan untuk warga di wilayah IKN," ujar Sidik dalam siaran persnya yang dilansir Senin (4/7/2022).

"Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengakuan akan kompetensi yang dimiliki SDM di wilayah IKN melalui uji kompetensi serta sertifikasi. Juga untuk membangun jejaring kerja bagi warga lokal agar mampu berkontribusi optimal ketika tahapan pembangunan IKN dimulai," jelasnya.

Baca juga: Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Pada Senin ini, pelatihan akan dimulai dengan menyasar 16 warga.

Sidik menuturkan, program pelatihan tahap pertama akan diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Samarinda dan Kementerian Tenaga Kerja.

Pelatihan hari ini terdiri atas lima jenis, yakni pelatihan hidroponik, sablon atau digital printing, menjahit, pembuatan roti, dan barista.

"Peserta setiap jenis pelatihan sebanyak 16 orang yang merupakan hasil identifikasi oleh Pemerintah Kecamatan Sepaku. Mereka akan menjalani pelatihan dengan durasi berbeda sesuai jenis pelatihan, rerata 20 hari efektif," tambah Sidik.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan fisik di IKN akan segera dimulai.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor mengatakan peletakan batu pertama pembangunan IKN akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Insya Allah nanti di Bulan Juli sudah mulai groundbreaking pembangunan kantor istana (seperti) kantor presiden, kantor kementerian, dan lainnya," ujar Isran Noor pada 22 Juni di IKN seperti dilansir TribunKaltim.co.

Dia mengatakan infrastruktur menjadi fokus pembangunan IKN pada tahap awal ini. Selain istana negara, juga akan dibangun akses menuju IKN.

Terkait dengan kebutuhan logistik pembangunan, Isran menyebut telah menyiapkan dermaga untuk mempercepat proses pembangunan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan peletakan batu pertama dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

"Kalau groundbreaking tergantung Pak Presiden, tapi yang jelas, ini sudah mulai kerja. Jadi tidak hanya wacana," ucap Basuki.

Selain itu Basuki juga menyebutkan hingga tahun 2024 mendatang dibutuhkan anggaran sebesar Rp 43 triliun untuk pembangunan IKN. Namun untuk tahun ini anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 5,3 triliun.

"Ini kita akan mulai nanti kalau Juli sudah ada pemenangnya. Agustus kita sudah mulai bekerja," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com