Kompas.com - 03/07/2022, 14:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Pendukung Ibu Susi (Kopi Susi) mendeklarasi mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti maju pada Pilpres 2024.

Deklarasi ini digelar di Graha Ardhya Garini, Jakarta Timur, Minggu (3/7/2022) siang. Acara ini dihadiri sekitar 150 relawan yang berasal dari berbagai daerah.

"Pada hari ini izinkan kami mendeklarasikan keberadaan komunitas kami. Dengan ini mendeklarasikan komunitas Kopi Susi ini sebagai langkah konkret kami dalam mengenalkan sosok Ibu Susi sebagai salah satu alternatif calon pemimpin di masa depan," ujar Amri selaku salah satu perwakilan Kopi Susi saat membacakan teks deklarasi.

Baca juga: Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Ketua Panitia Acara Kopi Susi Virawati menjelaskan, pihaknya melihat Susi Pudjiastuti sebagai sosok yang ideal dan tegas.

Dia menyatakan Kopi Susi awalnya terbentuk di media sosial. 

Selain itu, Virawati menepis kalau komunitas ini dibiayai pihak tertentu, termasuk oleh Susi Pudjiastuti.

"Oligarki dia enggak suka, polarisasi dia enggak demen. Kita penginnya seperti itu, berniat memajukan Ibu Susi sebagai calon presiden," tuturnya.

Virawati mengatakan Kopi Susi akan mencoba memperkenalkan kembali Susi Pudjiastuti yang pernah menjadi menteri. Menurutnya, Susi adalah calon alternatif presiden yang patut dipertimbangkan.

"Dari gerakan Ibu Susi pas jadi menteri, melihat memandang jauh ke depan untuk Indonesia-nya sendiri," imbuh Virawati.

Baca juga: Dokumen Kependudukan Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, Ini Penjelasan Kemendagri

Sementara itu, Susi Pudjiastuti yang hadir di lokasi deklarasi menghargai apa yang para anggota Kopi Susi lakukan.

Meski demikian, Susi menyebut tidak rasional jika mengusung dirinya maju Pilpres 2024.

"Ini gerakan moral, bukan gerakan politik. Harus rasional dong. Realistis dong. Kan tidak mungkin partai dunia maya, tidak punya threshold, tidak punya apa-apa dalam dunia nyata, mau nyalonin presiden. Ya enggak mungkin dong," kata Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.