Kompas.com - 03/07/2022, 12:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat mengaku partainya tak mempersoalkan koalisi yang telah dibentuk Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurutnya koalisi tersebut tak bermasalah bagi PDI-P. Apalagi Gerindra dan PKB sama-sama partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Gerindra sama PKB bekerja sama ya bagus-bagus saja. Kan memang harus rukun, harus baik. Kan gitukan. Bukankah Gerindra dan PKB pendukung Jokowi," kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Terkait dengan koalisi, Djarot menegaskan kembali bahwa PDI-P tidak mengenal istilah tersebut.

Baca juga: Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

Menurutnya, sistem tata negara di Indonesia adalah presidensial, sehingga tidak dikenal istilah koalisi.

"Istilah koalisi itu di sistem parlementer," ucapnya.

Untuk itu, PDI-P tak menggunakan istilah koalisi, tetapi kerja sama politik. Menurut dia, PDI-P tentu akan bekerja sama dengan partai politik lain, termasuk untuk menghadapi Pemilu 2024.

Soal urusan kerja sama, Djarot mengatakan hal itu sudah diserahkan Ketua Umum PDI-P kepada Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Megawati menugaskan Puan untuk membangun kerja sama karena perannya sebagai Ketua DPR.

"Tentunya lebih luas dan semua fraksi-fraksi itu ada di DPR, 9 fraksi. Kemudian ingat bahwa mbak Puan juga ketua DPP bidang politik. Dan mbak Puan juga putrinya ibu Mega," jelas Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai Puan cukup layak untuk mendapatkan penugasan tersebut.

Lebih jauh, Djarot menuturkan bahwa komunikasi sejauh ini dengan partai politik lain berjalan dengan baik. Termasuk jika dikaitkan kedekatan PDI-P dengan Gerindra.

Namun, Djarot tak bisa memastikan bahwa kedekatan itu sebagai sinyal PDI-P akan bekerja sama dengan Gerindra untuk 2024.

"Kalau PDI-P menunggu lah, ibu ketua umum. Yang sabar sedikit, jangan grusa grusu, jangan kesusu (terburu-buru)," pungkas Djarot.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra dan PKB sepakat membangun koalisi untuk Pemilu 2024.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ketika ditanya kepastian koalisi oleh awak media.

Baca juga: Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

"Koalisi antar partai," kata Dasco dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Kamis (30/6/2022) malam.

Wakil Ketua DPR itu hanya mengucapkan tiga kata tersebut tetapi menegaskan terjadinya koalisi antara Gerindra dan PKB.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa telah terjadi kesamaan pandang atau persepsi antara partainya dan PKB.

"Tidak ada hambatan, semuanya saling menyamakan chemistry. Semuanya saling menyamakan persepsi," ujar Muzani.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yakin koalisi yang dibentuk PKB bersama Partai Gerindra bisa menang di Pemilu 2024.

Jazilul merasa optimistis dengan kekuatan gabungan antara PKB dan Gerindra.

"Kita juga berharap ya sebenarnya dengan dua kekuatan yang baru ini, kami punya optimisme," ujar Jazilul dalam keterangan video yang diterima, Jumat (1/7/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengaruh Negatif Keragaman Terhadap Kehidupan

Pengaruh Negatif Keragaman Terhadap Kehidupan

Nasional
Bentuk-bentuk Akulturasi

Bentuk-bentuk Akulturasi

Nasional
Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasional
Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Nasional
Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.