Kompas.com - 02/07/2022, 14:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan substansi materi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Selanjutnya, materi itu bakal diserahkan ke Pimpinan MPR pada 7 Juli 2022.

“Selanjutnya Pimpinan MPR akan menyerahkan kepada fraksi partai politik dan kelompok DPD melalui Rapat Gabungan MPR yang rencananya akan diselenggarakan pada awal hingga pertengahan Juli 2022,” papar Bambang dalam keterangannya, Sabtu (2/7/2022).

Ia menjelaskan, Rapat Gabungan MPR akan membahas bentuk hukum PPHN.

Baca juga: Sebut Amendemen UUD 1945 Sulit Dilakukan, Pimpinan MPR: PPHN Saja 10 Tahun Enggak Kelar

Bambang menyampaikan ada beberapa pilihan bentuk hukum PPHN yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD1945), Ketetapan MPR, undang-undang atau melalui konsensus nasional.

Dalam lawatannya ke kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bambang mengaku mendapat masukan agar bentuk hukum PPHN diatur melalui Ketetapan MPR.

“Melalui konsensus nasional MPR diberikan kewenangan mengeluarkan TAP MPR RI untuk menetapkan haluan negara. Bagaimana teknisnya, para ahli hukum tata negara bisa mengkaji lebih jauh,” sebut dia.

Di sisi lain, Bambang mengaku turut membahas penguatan lembaga dan kewenangan MPR dengan elite PPP.

Ia mengaku banyak berdiskusi tentang keberadaan berbagai TAP MPR saat ini.

“Apakah masih relevan atau ada hal lain yang harus dilakukan,” ucapnya.

Baca juga: Badan Pengkajian MPR Disebut Sepakat Tak Lakukan Amendemen untuk PPHN, tapi Melalui UU

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Nasional
Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Nasional
Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Nasional
Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Nasional
Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Nasional
Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Nasional
Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Nasional
Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Nasional
KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

Nasional
Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.