Muhamad Rosyid Jazuli
Peneliti

Peneliti di Paramadina Public Policy Institute, mahasiswa doktoral University College London, dan Pengurus PCI Nahdlatul Ulama UK.

Dilema Karbon

Kompas.com - 02/07/2022, 07:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TRANSISI dari energi berbasis bahan bakar fosil ke energi terbarukan menjadi salah satu isu global paling penting, setidaknya dua dekade terakhir. Namun di Indonesia, insentif untuk energi terbarukan malah turun. Sebaliknya, insentif untuk bahan bakar fosil meningkat.

Hal ini terekam dalam laporan International Institute for Sustainable Development (IISD) yang berjudul Indonesia’s Energy Support Measures: An inventory of incentives impacting the energy transition (Langkah-Langkah Dukungan Energi di Indonesia: Inventarisasi insentif yang berdampak pada transisi energi), terbit Juni 2022 ini.

Laporan tersebut menyatakan, selama 2016-2020, subsidi dan kompensasi untuk energi (listrik dan bahan bakar) berbahan fosil di Indonesia mencapai Rp 1.153 triliun. Jumlah ini jauh melampaui insentif untuk sumber energi lainnya, misalnya, untuk sumber energi terbarukan hanya sekitar Rp 110 triliun dan untuk kendaraan dan baterai elektrik hanya Rp 19 miliar.

Baca juga: Pakai Energi Fosil, Jokowi: Sampai Kapanpun Neraca Pembayaran RI Nggak Akan Beres...

 

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia justru menjauh dari komitmennya untuk membangun ekonomi rendah karbon. Pada Konferensi Para Pihak (COP) 2009 dan 2016, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen (dengan upaya sendiri) atau sebesar 41 persen (jika menerima bantuan internasional) hingga tahun 2030.

Pekerjaan rumah

Insentif untuk bahan bakar fosil memang membantu menstabilkan harga jual energi. Sayangnya, dampaknya adalah penggunaan energi yang eksesif. Bahkan, sudah banyak ahli mengungkapkan bahwa penikmat utama subsidi energi adalah golongan ekonomi menengah ke atas.

Selain itu, harga energi yang terjangkau secara artifisial itu menimbulkan ketergantungan "buta" di masyarakat, yang ketika terkoyak, misalnya oleh perubahan harga, mudah sekali berbuah gejolak sosial dan politik. Karena itu, mempertahankan stabilitas harga energi, yang sumbernya masih didominasi minyak bumi, adalah pekerjaan rumah yang kompleks dan berat bagi pemerintah. Sebab, harga sumber energi tersebut senantiasa berfluktuasi.

Selain itu, sejak 2005, Indonesia telah menjadi importir netto minyak bumi. Situasi itu naasnya makin menguatkan sebuah kondisi yang oleh para ahli khawatirkan, yaitu keterkuncian karbon (carbon lock-in) (Seto, et al., 2016), suatu kondisi di mana pembangunan ekonomi senantiasa bergantung pada bahan bakar fosil padahal sumber energi terbarukan melimpah.

Pada 2005-2015, sebenarnya Indonesia berhasil menekan subsidi energi dari sekitar 20 persen menjadi 5 persen dari total belanja negara (Jazuli, Steenmans, & Mulugetta, 2021). Sayangnya, selain kenaikan insentif dalam laporan di atas, subsidi energi baru-baru ini malah kembali meroket, mencapai lebih dari Rp 400 triliun, sekitar 15 persen dari total belanja negara.

Seorang petugas tengah mengecek kondisi solar cell.KOMPAS.com/RENI SUSANTI Seorang petugas tengah mengecek kondisi solar cell.
Namun, perlu juga mendapat perhatian bahwa pembangunan rendah karbon merupakan agenda yang relatif baru. Mulainya ditandai lewat penadatanganan United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 yang kemudian dikuatkan Protokol Kyoto 1997. Sebelum itu, dunia industri modern telah berjalan selama sekitar satu abad. Motor utamanya adalah bahan bakar fosil.

 

 

Artinya, negara-negara industri maju di kawasan Eropa dan Amerika pada masa itu adalah pemakai terbesar bahan bakar fosil (minyak dan batubara) dunia. Kesadaran mereka akan efek samping industrialisasi, khususnya terhadap pemanasan global, kemudian memunculkan agenda ekonomi rendah karbon.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Nasional
Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.