Kompas.com - 01/07/2022, 20:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Polri) tengah memproses peninjauan kembali atas putusan kode etik terhadap AKBP Raden Brotoseno.

Adapun, Brotoseno merupakan polisi yang telah terbukti melakukan tindak pidana suap namun tidak dipecat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan komisi kode etik Polri peninjauan kembali kasus Brotoseno akan bekerja selama 14 hari.

"Yang jelas sejak dibentuk komisi peninjau kembali kembali sejak tanggal 29 Juni kemarin diberikan waktu 14 hari ya setelah waktu 14 hari maka komisi harus menyampaikan hasil pemeriksaan," kata Ramadhan di The Tribata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Ramai-ramai Mempertanyakan Integritas Polri yang Tak Pecat Brotoseno, Polisi Eks Napi Korupsi

Ramadhan memastikan Polri akan transparan terhadap hasil keputusan KKEP PK AKBP Brotoseno.

Ia meminta masyaraat menunggu tim untuk selesai bekerja. Menurut dia, hasil putusan KKEP PK juga akan bersifat final dan tidak bisa dilakukan banding.

"Nanti apapun putusannya akan diumumkan apakah diperberat apakah dihilangkan atau apapun keputusannya, kami pihak Polri tidak akan menutupi dan akan transparan kepada publik untuk menyampaikannya," ungkap dia.

Baca juga: Dinilai Janggal, Sidang Etik Brotoseno Digelar Setelah Ia Bebas Bersyarat

Adapun KKEP PK terhadap kasus Brotoseno akan dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono.

KKEP PK itu akan beranggotakan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Kepala Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto, dan Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri Irjen Wahyu Widada.

Tim KKEP PK ini resmi dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 29 Juni 2022.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Nasional
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Nasional
Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Nasional
Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran 'One Pesantren One Product' hingga Tinjau Posyandu

Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran "One Pesantren One Product" hingga Tinjau Posyandu

Nasional
Kejagung Proses Wacana Persidangan “In Absentia” Surya Darmadi

Kejagung Proses Wacana Persidangan “In Absentia” Surya Darmadi

Nasional
Istri Sambo Masih Terguncang, LPSK Belum Dapat Keterangan Signifikan

Istri Sambo Masih Terguncang, LPSK Belum Dapat Keterangan Signifikan

Nasional
KPK Habiskan Rp 65 Miliar untuk Pembangunan Rupbasan di Cawang

KPK Habiskan Rp 65 Miliar untuk Pembangunan Rupbasan di Cawang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.