Kompas.com - 01/07/2022, 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil rakyat lima presiden. Julukan tersebut tepat diberikan untuk mendiang Tjahjo Kumolo.

Selama masa hidupnya, Tjahjo malang melintang di politik dan pemerintahan. Sebelum menjadi menteri, politisi PDI Perjuangan itu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama 6 periode.

Tercatat, Tjahjo menjadi legislator selama 27 tahun, terhitung sejak 1987 hingga 2014.

Baca juga: BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Politisi kelahiran Solo, 1 Desember 1957 itu mengawali kariernya sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar pada 1987. Saat itu, usianya baru 30 tahun.

Awal berkarier di DPR, Tjahjo sempat ditempatkan di Komisi II, kemudian komisi III, selain juga di Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP).

Menyusul jatuhnya rezim Soeharto, Tjahjo berpindah haluan ke PDI-P tahun 1998.

Lewat Pemilu 1999, Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota dewan. Kala itu dia ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P.

Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota DPR RI lewat Pemilu 2004, lalu Pemilu 2009. Saat itu, dia menjadi anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Dalam periode yang sama tepatnya tahun 2010, Tjahjo dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI-P di Parlemen.

Baca juga: Tjahjo Berpulang, PDI-P Kibarkan Bendera Setengah Tiang Selama 7 Hari

Atas perjalanan panjang ini, tak berlebihan jika Tjahjo diberi julukan wakil rakyat lima presiden.

Selama berdinas di gedung parlemen, Tjahjo mengalami pemerintahan lima kepala negara, mulai dari Soeharto, lalu BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, berlanjut Megawati Soekarnoputri, dan terakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Hampir 3 dekade menjadi anggota dewan, Tjahjo menjadi saksi berbagai perubahan di tubuh Parlemen.

Kepada Harian Kompas, 21 Oktober 2014, Tjahjo mengisahkan perjalanannya sebagai anggota dewan dari masa ke masa.

Menurut Tjahjo, pendidikan rata-rata anggota DPR dari tahun ke tahun semakin tinggi. Gaji dan fasilitas yang didapat juga makin baik.

Pernah digaji Rp 1 juta

Pertama kali duduk sebagai anggota dewan di tahun 1987, gaji Tjahjo hanya sekitar Rp 1 juta tiap bulan. Itu pun masih harus dipotong pajak.

Kala itu, belum ada fasilitas seperti mesin cuci dan kulkas di rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, seperti saat ini.

"Saat itu kami mendapat kupon jaminan memperoleh tempat duduk di kereta api," kenang Tjahjo.

Baca juga: Jenazah Tjahjo Kumolo Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Dengan kupon itu, Tjahjo pulang ke Semarang, Jawa Tengah, menggunakan kereta api untuk menemui konstituennya, minimal dua kali sebulan.

Selama menjadi anggota DPR, politisi lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini memang selalu mencalonkan diri dari daerah pemilihan di Jawa Tengah, tempat kelahirannya.

Saat berbincang dengan Harian Kompas di tahun 2014, Tjahjo mengaku gajinya sekitar Rp 50 juta tiap bulan.

Uang itu belum ditambah dengan pendapatan setiap kali reses senilai Rp 26 juta. Dalam setahun, DPR ada empat kali reses.

"Sekarang dalam satu tahun anggota DPR dapat beberapa kali ke luar negeri dengan biaya negara," ujar Tjahjo.

"Dahulu belum tentu dalam satu tahun kami ke luar negeri. Kami baru dapat ke luar negeri jika ada pertemuan parlemen internasional atau diajak pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Anak Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf bila Bapak Ada Salah

Kendati pendapatan anggota DPR sudah jauh lebih besar, menurut Tjahjo, tugas anggota DPR juga jauh lebih berat.

Katanya, masyarakat yang semakin kritis menuntut anggota DPR bekerja lebih giat dan aspiratif.

Menteri Jokowi

Tak hanya berperan penting di DPR, Tjahjo juga mengemban tugas krusial di PDI Perjuangan.

Awal bergabung dengan PDI-P di 1998, Tjahjo langsung dipercaya menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di partai berlambang banteng itu.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tampak senang pada kinerja Tjahjo. Terbukti, kariernya di internal partai terus menanjak.

Setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik PDI-P di tahun 2005, secara mengejutkan, tahun 2010 Tjahjo diberi amanat Megawati untuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Jabatan itu Tjahjo emban selama 5 tahun hingga 2015, sebelum akhirnya digantikan oleh Hasto Kristyanto.

Usai tak menjabat sebagai anggota legislatif tahun 2014, Tjahjo masuk ke pemerintahan. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, dia dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Jabatan menteri Kabinet Kerja tersebut Tjahjo emban selama 5 tahun, yakni Oktober 2014 sampai Oktober 2019 sebelum kemudian digantikan oleh mantan Kapolri Tito Karnavian.

Baca juga: PDI-P: Megawati Perintahkan Seluruh Pengurus Beri Penghormatan Terbaik untuk Tjahjo Kumolo

Di periode Jokowi yang kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tjahjo tetap dipertahankan. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hingga akhir hayatnya, Tjahjo masih menjabat sebagai Menpan RB di Kabinet Indonesia Maju.

Akhir hayat

Tjahjo Kumolo mengembuskan napas terakhir pada Jumat (1/7/2022) pukul 11.10 WIB karena penyakit komplikasi organ dalam.

Sebelum tutup usia, Tjahjo sempat dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, selama hampir 2 pekan.

Jenazah Tjahjo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepergian Tjahjo meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga, PDI-P, tetapi juga politik dan pemerintahan Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Nasional
Andika Sebut 5 Prajurit Diperiksa Setelah Bertindak Berlebihan di Kerusuhan Kanjuruhan

Andika Sebut 5 Prajurit Diperiksa Setelah Bertindak Berlebihan di Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Putri Candrawathi Dipindahkan ke Rutan Salemba

Putri Candrawathi Dipindahkan ke Rutan Salemba

Nasional
Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Duduk Perkara Hillary Brigitta Lasut Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Berawal dari 'Roasting'

Duduk Perkara Hillary Brigitta Lasut Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Berawal dari "Roasting"

Nasional
BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

Nasional
Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Nasional
Sebelum Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Sebut Ferdy Sambo dan Putri Dinyatakan Sehat

Sebelum Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Sebut Ferdy Sambo dan Putri Dinyatakan Sehat

Nasional
BERITA FOTO: Tim Aeroabtik Jupiter Unjuk Gigi di HUT Ke-77 TNI

BERITA FOTO: Tim Aeroabtik Jupiter Unjuk Gigi di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Eks Panglima Hadi Tjahjanto Harap TNI Terus Jaga Profesionalitas

Eks Panglima Hadi Tjahjanto Harap TNI Terus Jaga Profesionalitas

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Menagih Komunikasi Empati Pejabat di Ruang Publik

Tragedi Kanjuruhan, Menagih Komunikasi Empati Pejabat di Ruang Publik

Nasional
Sekjen DPR Bantah Anggarkan Rp 1,5 Miliar Beli 100 TV LED 43 Inci untuk Ruang Kerja Wakil Rakyat

Sekjen DPR Bantah Anggarkan Rp 1,5 Miliar Beli 100 TV LED 43 Inci untuk Ruang Kerja Wakil Rakyat

Nasional
Ferdy Sambo dan Istri Segera Disidang, Pengacara: Tak Ada Strategi Khusus, Ini Perkara Biasa

Ferdy Sambo dan Istri Segera Disidang, Pengacara: Tak Ada Strategi Khusus, Ini Perkara Biasa

Nasional
Soal Potensi Sanksi Imbas Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Serahkan ke FIFA

Soal Potensi Sanksi Imbas Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Serahkan ke FIFA

Nasional
DPR Copot Hakim MK Aswanto, Jokowi: Semua Harus Taat pada Aturan

DPR Copot Hakim MK Aswanto, Jokowi: Semua Harus Taat pada Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.