Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Panjang Tjahjo Kumolo: Anggota DPR 6 Periode dan Menteri 2 Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 01/07/2022, 16:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tampak senang dengan kinerja Tjahjo. Terbukti, kariernya di internal partai terus menanjak.

Setelah dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik PDI-P di tahun 2005, secara mengejutkan, tahun 2010 Tjahjo diberi amanat Megawati untuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Jabatan itu Tjahjo emban selama 5 tahun hingga 2015 sebelum akhirnya digantikan oleh Hasto Kristyanto.

Menteri Jokowi

Setelah tak menjabat sebagai anggota legislatif, Tjahjo masuk ke pemerintahan.

Sebelumnya, di Pemilu 2014 dia menjadi Ketua Tim Sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jerih payah Tjahjo diganjar jabatan menteri. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, dia dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri.

Jabatan menteri Kabinet Kerja tersebut Tjahjo emban selama 5 tahun, yakni Oktober 2014 sampai Oktober 2019, sebelum akhirnya digantikan oleh mantan Kapolri Tito Karnavian.

Baca juga: Jenazah Tjahjo Kumolo Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Di periode Jokowi yang kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tjahjo tetap dipertahankan. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hingga akhir hayatnya, Tjahjo masih menjabat sebagai Menpan RB di Kabinet Indonesia Maju.

Kepergian Tjahjo meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga, PDI-P, tetapi juga politik dan pemerintahan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com