Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ronny P Sasmita
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Penikmat kopi yang nyambi jadi Pengamat Ekonomi

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Kompas.com - 01/07/2022, 12:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAAT mendengar berita bahwa Presiden Joko Widodo akan pergi ke Kiev dan Moskow setelah menghadiri acara KTT G7 di Jerman, saya agak bingung.

Sebenarnya niatnya mau apa? Briefing seperti apa yang diterima Jokowi dari para staf ahli hubungan internasional Istana dan kementerian luar negeri, sampai-sampai terbesit di dalam hati Jokowi untuk mencoba upaya yang gagal dilakukan oleh Jerman dan Perancis, pun oleh Turkiye dan Israel beberapa waktu lalu?

Apalagi toh untuk menghukum jenderal yang mengkudeta kekuasaan di Myanmar saja Indonesia sebagai pemain utama ASEAN tak mampu, apalagi untuk meminta Putin menarik pasukan dari Ukraina, yang notabene Xi Jinping dan Narendra Modi saja tak kuasa melakukannya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kanan) dan mitranya Presiden Joko Widodo berjabat tangan dalam konferensi pers di Kyiv, Ukraina, 29 Juni 2022.AFP via VOA INDONESIA Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kanan) dan mitranya Presiden Joko Widodo berjabat tangan dalam konferensi pers di Kyiv, Ukraina, 29 Juni 2022.
Karena itu, secara geopolitik ekonomi politik internasional, kehadiran Jokowi sangat berpeluang untuk tidak menghasilkan apa-apa, kecuali sekadar seremoni dan sedikit peluang mendapatkan sensasi internasional.

Bahkan nyatanya Jokowi tidak saja minus tawaran strategis untuk kedua negara agar segera berdamai, tapi justru Jokowi digadang-gadang membawa permintaan kepada kedua negara.

Permintaan yang konon merepresentasikan negara-negara berkembang yang mulai kelabakan oleh bibit-bibit resesi dunia akibat baku hantam kedua negara, selain permintaan soal "kepastian rantai pasok gandum dari Rusia dan Ukraina," mengingat eksposur impor gandum Indonesia dari Ukraina tidaklah kecil.

Namun demikian, Jokowi tentu tetap punya konteks dan legitimasi legal untuk mendatangi kedua pemimpin negara yang sedang berseteru itu, yakni tugas konstitusional yang tercantum dengan jelas di dalam pembukaan UUD 1945, untuk mengupayakan perdamaian dunia.

Setidaknya, terlepas dari minimnya potensi keberhasilan dari misi perdamaian tersebut, Jokowi telah berupaya memainkan peran konstitusional Indonesia di tingkat global.

Lumayanlah, daripada tidak sama sekali toh. Jadi tak salah juga jika beberapa pihak justru menglorifikasi dan merayakan peran global Jokowi tersebut.

Untuk konteks yang satu ini, bagaimanapun seluruh rakyat Indonesia harus mendukung misi beliau yang satu itu.

Tak perlu dikritik, meskipun kita menyadari bahwa Indonesia bukanlah pemain kunci di tingkat global yang suaranya perlu dipatuhi oleh Putin dan Zelenski.

Dengan lain perkataan, nanti setelah kembali lagi ke Indonesia, Jokowi tetap masih bertanggung jawab atas berbagai persoalan di dalam negeri.

Jokowi masih boleh dikritik atas mahalnya harga cabe dan minyak goreng. Itu yang terpenting.

Jangan sampai kartu global Indonesia yang sedang dimainkan oleh Jokowi dimaksudkan untuk membangun reputasi internasional agar reputasi dalam negeri yang mulai melorot terlupakan.

Jika sampai demikian, tentu akhirnya Jokowi tak berbeda dengan Vladimir Putin sendiri. Secara politik, aksi koboi Putin menginvasi Ukraina bersamaan dengan ternggelamnya peringkat "approval" pemerintahan Putin di level domestik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com