SAAT mendengar berita bahwa Presiden Joko Widodo akan pergi ke Kiev dan Moskow setelah menghadiri acara KTT G7 di Jerman, saya agak bingung.
Sebenarnya niatnya mau apa? Briefing seperti apa yang diterima Jokowi dari para staf ahli hubungan internasional Istana dan kementerian luar negeri, sampai-sampai terbesit di dalam hati Jokowi untuk mencoba upaya yang gagal dilakukan oleh Jerman dan Perancis, pun oleh Turkiye dan Israel beberapa waktu lalu?
Apalagi toh untuk menghukum jenderal yang mengkudeta kekuasaan di Myanmar saja Indonesia sebagai pemain utama ASEAN tak mampu, apalagi untuk meminta Putin menarik pasukan dari Ukraina, yang notabene Xi Jinping dan Narendra Modi saja tak kuasa melakukannya.
Bahkan nyatanya Jokowi tidak saja minus tawaran strategis untuk kedua negara agar segera berdamai, tapi justru Jokowi digadang-gadang membawa permintaan kepada kedua negara.
Permintaan yang konon merepresentasikan negara-negara berkembang yang mulai kelabakan oleh bibit-bibit resesi dunia akibat baku hantam kedua negara, selain permintaan soal "kepastian rantai pasok gandum dari Rusia dan Ukraina," mengingat eksposur impor gandum Indonesia dari Ukraina tidaklah kecil.
Namun demikian, Jokowi tentu tetap punya konteks dan legitimasi legal untuk mendatangi kedua pemimpin negara yang sedang berseteru itu, yakni tugas konstitusional yang tercantum dengan jelas di dalam pembukaan UUD 1945, untuk mengupayakan perdamaian dunia.
Setidaknya, terlepas dari minimnya potensi keberhasilan dari misi perdamaian tersebut, Jokowi telah berupaya memainkan peran konstitusional Indonesia di tingkat global.
Lumayanlah, daripada tidak sama sekali toh. Jadi tak salah juga jika beberapa pihak justru menglorifikasi dan merayakan peran global Jokowi tersebut.
Untuk konteks yang satu ini, bagaimanapun seluruh rakyat Indonesia harus mendukung misi beliau yang satu itu.
Tak perlu dikritik, meskipun kita menyadari bahwa Indonesia bukanlah pemain kunci di tingkat global yang suaranya perlu dipatuhi oleh Putin dan Zelenski.
Dengan lain perkataan, nanti setelah kembali lagi ke Indonesia, Jokowi tetap masih bertanggung jawab atas berbagai persoalan di dalam negeri.
Jokowi masih boleh dikritik atas mahalnya harga cabe dan minyak goreng. Itu yang terpenting.
Jangan sampai kartu global Indonesia yang sedang dimainkan oleh Jokowi dimaksudkan untuk membangun reputasi internasional agar reputasi dalam negeri yang mulai melorot terlupakan.
Jika sampai demikian, tentu akhirnya Jokowi tak berbeda dengan Vladimir Putin sendiri. Secara politik, aksi koboi Putin menginvasi Ukraina bersamaan dengan ternggelamnya peringkat "approval" pemerintahan Putin di level domestik.