Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dadang Mujiono
Akademisi FISIP Unmul/Mahasiswa S3 NUS

Dosen Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Samarinda

Diplomasi Jokowi di Ukraina dan Rusia: Bukan Sekadar Misi Perdamaian

Kompas.com - 01/07/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BAGI saya, rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia saat ini tidak hanya sekadar untuk menghentikan perang di antara kedua negara, tetapi lebih sebagai bentuk pembuktian kepada lawan-lawan politiknya bahwa ia adalah negosiator ulung di panggung dunia.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia mengingatkan saya akan pernyataan Jenette Braverman – seorang anggota dewan Forbes yang mengatakan bahwa “A trusted leader leaves a legacy” (pemimpin yang dipercaya meninggalkan legasi).

Jokowi ingin meninggalkan legasi bahwa ia adalah presiden yang kapabel dalam bernegosiasi dan berdiplomasi dalam dinamika politik internasional.

Bagi saya, kunjungan bilateral Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah ajang pembuktian kepada lawan politiknya di Indonesia yang selama ini meremehkan kemampuan komunikasinya dalam dalam percaturan politik internasional.

Absen dalam pertemuan internasional

Suasana pertemuan empat mata antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Joko Widodo di Istana Maryinsky, Kyiv  pada Rabu (29/6/2022).dok. Agus Suparto Suasana pertemuan empat mata antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Joko Widodo di Istana Maryinsky, Kyiv pada Rabu (29/6/2022).
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai presiden, Jokowi sering tidak menghadiri pertemuan-pertemuan internasional.

Pada periode pertamanya, Jokowi sering meminta Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, untuk menggantikannya dalam berbagai pertemuan penting, termasuk sidang umum tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada periode pertamanya, Jokowi selalu absen dalam sidang umum PBB. Lima kali Jokowi meminta JK mewakili dirinya.

Inilah yang membedakan Jokowi dengan pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang selalu hadir dalam sidang PBB.

Karena tidak pernah hadir dalam sidang umum PBB, Jokowi sering dikritik oleh lawan-lawan politiknya, termasuk anggota Dewan Fadli Zon. Jokowi dinilai tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk tampil di panggung dunia.

Kritik tersebut masuk akal karena berpidato pada sidang tahunan PBB sebetulnya merupakan momen penting untuk menunjukkan posisi Indonesia di mata dunia internasional dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Alasan “padatnya kegiatan di dalam negeri” merupakan penjelasan yang selalu disampaikan oleh pihak Istana di kala banyak orang bertanya di balik absennya Jokowi dalam sidang tahunan PBB.

Sikap Jokowi yang absen dari beberapa pertemuan internasional berdampak pada perubahan arah politik luar negeri Indonesia.

Pengamat hubungan internasional berpendapat kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi tergolong inward looking. Artinya fokus hanya pada politik domestik dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri ketimbang politik internasional.

Berbeda dengan SBY, arah kebijakan luar negeri Indonesia sangat outward looking dengan mengutamakan soft power dan bernuansakan high profile politics.

Artinya politik luar negeri Indonesia di era SBY fokus pada meningkatkan pengaruh dan membangun citra baik Indonesia di luar negeri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com