Dadang Mujiono
Akademisi FISIP Unmul/Mahasiswa S3 NUS

Dadang adalah Dosen Hubungan Internasional Universitas Mulawarman

Diplomasi Jokowi di Ukraina dan Rusia: Bukan Sekadar Misi Perdamaian

Kompas.com - 01/07/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BAGI saya, rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia saat ini tidak hanya sekadar untuk menghentikan perang di antara kedua negara, tetapi lebih sebagai bentuk pembuktian kepada lawan-lawan politiknya bahwa ia adalah negosiator ulung di panggung dunia.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia mengingatkan saya akan pernyataan Jenette Braverman – seorang anggota dewan Forbes yang mengatakan bahwa “A trusted leader leaves a legacy” (pemimpin yang dipercaya meninggalkan legasi).

Jokowi ingin meninggalkan legasi bahwa ia adalah presiden yang kapabel dalam bernegosiasi dan berdiplomasi dalam dinamika politik internasional.

Bagi saya, kunjungan bilateral Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah ajang pembuktian kepada lawan politiknya di Indonesia yang selama ini meremehkan kemampuan komunikasinya dalam dalam percaturan politik internasional.

Absen dalam pertemuan internasional

Suasana pertemuan empat mata antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Joko Widodo di Istana Maryinsky, Kyiv  pada Rabu (29/6/2022).dok. Agus Suparto Suasana pertemuan empat mata antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Joko Widodo di Istana Maryinsky, Kyiv pada Rabu (29/6/2022).
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai presiden, Jokowi sering tidak menghadiri pertemuan-pertemuan internasional.

Pada periode pertamanya, Jokowi sering meminta Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, untuk menggantikannya dalam berbagai pertemuan penting, termasuk sidang umum tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada periode pertamanya, Jokowi selalu absen dalam sidang umum PBB. Lima kali Jokowi meminta JK mewakili dirinya.

Inilah yang membedakan Jokowi dengan pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang selalu hadir dalam sidang PBB.

Karena tidak pernah hadir dalam sidang umum PBB, Jokowi sering dikritik oleh lawan-lawan politiknya, termasuk anggota Dewan Fadli Zon. Jokowi dinilai tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk tampil di panggung dunia.

Kritik tersebut masuk akal karena berpidato pada sidang tahunan PBB sebetulnya merupakan momen penting untuk menunjukkan posisi Indonesia di mata dunia internasional dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Alasan “padatnya kegiatan di dalam negeri” merupakan penjelasan yang selalu disampaikan oleh pihak Istana di kala banyak orang bertanya di balik absennya Jokowi dalam sidang tahunan PBB.

Sikap Jokowi yang absen dari beberapa pertemuan internasional berdampak pada perubahan arah politik luar negeri Indonesia.

Pengamat hubungan internasional berpendapat kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi tergolong inward looking. Artinya fokus hanya pada politik domestik dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri ketimbang politik internasional.

Berbeda dengan SBY, arah kebijakan luar negeri Indonesia sangat outward looking dengan mengutamakan soft power dan bernuansakan high profile politics.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Tiga Ketum Parpol KIB Beradu Banyak-banyakan Ikut Pemilu...

Ketika Tiga Ketum Parpol KIB Beradu Banyak-banyakan Ikut Pemilu...

Nasional
Kuasa Hukum Pelapor Suharso: Dalil KPK Konservatif dan Tak Dorong Pembaruan Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Suharso: Dalil KPK Konservatif dan Tak Dorong Pembaruan Hukum

Nasional
Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Nasional
Bripka RR dan KM Tersangka karena Menyaksikan, Membiarkan, dan Tak Melaporkan Penembakan Brigadir J

Bripka RR dan KM Tersangka karena Menyaksikan, Membiarkan, dan Tak Melaporkan Penembakan Brigadir J

Nasional
Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Nasional
Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Nasional
Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Nasional
Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Nasional
Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.