Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Kompas.com - 30/06/2022, 14:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan ibu kotanya di Nabire diprediksi memicu konflik sosial.

Pegiat hak asasi manusia sekaligus pemuka Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Dora Balubun mengatakan, bibit konflik tersebut bahkan sudah muncul sebelum pembentukan provinsi disahkan DPR pada Kamis (30/6/2022) hari ini.

Sebab, wilayah Nabire secara adat lebih dekat dengan wilayah adat Saereri (utara) yang meliputi Yapen Waropen, Biak, dan Serui.

Baca juga: Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Sementara itu, mayoritas wilayah Papua Tengah, seperti Mimika, merupakan wilayah adat Meepago.

Jauh sebelumnya, ide pemekaran Papua ini memang dikritik karena tak melewati kajian mendalam, termasuk kajian antropologis terkait wilayah adat.

Di Papua, secara garis besar, hingga kini ada tujuh wilayah adat yang diidentifikasi.

"Di antara masyarakat adat sendiri, baik di Timika (ibu kota Mimika) maupun Nabire (berbeda pandangan)," kata Dora dalam jumpa pers Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, Kamis siang.

"Di Nabire sendiri ada beberapa kelompok yang berbeda pendapat menolak jadi ibu kota provinsi, maunya gabung dengan Saireri. Perbedaan pendapat ini akan menimbulkan konflik," kata dia.

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Dora juga mengatakan bahwa risiko konflik itu tercermin pula di level elite ketika Komisi II DPR RI berkunjung ke Merauke dan Jayapura pada akhir pekan lalu dan mengundang para kepala daerah membicarakan pemekaran Papua.

"Itu beberapa bupati bersitegang, seperti Bupati Nabire dan Mimika, untuk siapa yang ibu kotanya menjadi ibu kota provinsi," kata Dora.

"Harusnya DPR menyelesaikan persoalan itu," ucap dia.

Sementara itu, DPR melalui Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa dua dari delapan bupati di kawasan yang akan jadi Provinsi Papua Tengah mendukung Mimika sebagai ibu kota, sedangkan sisanya disebut mendukung Nabire.

Kurnia mengatakan, pihaknya telah memilih Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah karena dianggap dapat menjadi jalan pemerataan ekonomi.

Menurut dia, Timika sudah relatif baik secara ekonomi karena berdekatan dengan PT Freeport.

Baca juga: RUU Terkait Pemekaran Papua Disahkan Besok, Komisi II: Bakal Mengubah Jumlah Anggota DPR

Dora mempertanyakan kebijakan pemekaran Papua, termasuk keputusan soal ibu kota, yang serba sentralistik tanpa melibatkan aspirasi lokal dan akhirnya justru memicu konflik.

"Jika undang-undang ini dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR, masyarakat menolak seperti ini, apakah Pusat segera datang ke Papua seperti mereka datang kemarin-kemarin supaya cepat menyelesaikan agar jangan ada konflik akibat pemekaran," ujar Dora.

Menteri Dalam Negeri mengeklaim telah mengidentifikasi persoalan ini.

"Saya paham itu, tetapi saya minta semua tokoh-tokoh bisa (memahami). Ini kan enggak mungkin akan memuaskan semua pihak, tapi ini sudah melalui penyaringan aspirasi, termasuk DPR ke sana," ucap Tito ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com