Kompas.com - 30/06/2022, 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) saat Gamawan Fauzi menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pendalaman itu dilakukan saat memeriksa Gamawan dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Eks Gubernur Sumatera Barat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

“Gamawan Fauzi dikonfirmasi oleh tim penyidik terkait dengan pengadaan E KTP saat masih menjabat Menteri Dalam Negeri,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Diperiksa dalam Kasus E-KTP, Gamawan Fauzi Mengaku Tak Pernah Bertemu Paulus Tannos

Ditemui usai diperiksa, Gamawan mengaku tak kenal Paulus Tannos yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional itu.

"Enggak, mana saya tahu Tannos di mana, saya enggak pernah ketemu," ujar Gamawan saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK.

"Sejak sebelum tender (E-KTP) sampai sekarang enggak pernah ketemu," ucapnya.

Terkait pemeriksaan itu, Gamawan mengaku hanya dikonfirmasi soal komunikasinya dengan mantan kader Partai Hanura, Miryam S Haryani.

Penyidik, kata dia, menanyakan perkenalannya dengan anggota DPR RI 2014-2019 itu.

"Dikonfirmasi yang lama saja, Miryam, Miryam," kata Gunawan.

"Menanyakan kenal, pernah ketemu atau enggak, ada komunikasi enggak. Itu saja," ucap dia.

Baca juga: Apa Itu E-KTP?

KPK menahan dua orang tersangka terkait pengembangan kasus korupsi e-KTP itu pada 3 Februari.

Keduanya adalah mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhy Wijaya dan eks Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi.

Adapun Isnu dan Husni ditetapkan sebagai tersangka bersama Miryam S Haryani dan Paulus Tannos pada Agustus 2019.

Dalam perkara pokoknya, KPK sudah memproses delapan orang dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun.

Baca juga: Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Mereka adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto serta dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Selain itu, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Kemudian, ada pengusaha Andi Naragong dan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.

Semuanya telah diproses di persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.