Kompas.com - 30/06/2022, 11:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memintah kepada pemerintah Malaysia untuk bisa segera memulangkan para buruh migran Indonesia yang akan dideportasi.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Sabah, Malaysia dengan Pengarah Imigresen Wilayah Sabah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia.

"Dalam pertemuan dengan Imigresen itu Pemerintah RI meminta agar proses pemulangan para deportan dapat segera dilakukan karena risiko pandemi yang sudah rendah, atas biaya negara," demikian isi keterangan pers Kemenlu yang dikutip pada Kamis (30/6/2022).

Pertemuan antara perwakilan KJRI dan KRI di Sabah dengan Pengarah Imigresen Wilayah Sabah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia dilakukan untuk mengklarifikasi terkait data buruh migran Indonesia yang meninggal di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Sabah.

Menurut hasil pertemuan itu, jumlah buruh migran Indonesia yang meninggal di Sabah dalam kurun waktu 2021 hingga Juni 2022 mencapai 25 orang.

Baca juga: Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Dalam keterangan Kedutaan Besar Malaysia disebutkan sepanjang 2021 terdapat 18 WNI yang meninggal di DTI Sabah. Mereka terdiri dari 17 laki-laki dan 1 perempuan.

Kemudian pada rentang Januari hingga Juni 2022 terdapat 7 WNI yang meninggal, terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan.

Kemenlu menyatakan, data itu sama dengan yang dimiliki perwakilan RI yang berisikan nama, dan penyebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan (post-mortem) dari otoritas rumah sakit setempat.

Menurut Kemenlu, penyebab utama tingginya kematian itu adalah karena keterlambatan pemulangan para deportan akibat pembatasan perjalanan selama pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan itu perwakilan dari KJRI dan KRI juga menyampaikan kepada Pengarah Imigresen Wilayah Sabah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia agar kondisi detensi diperbaiki dari segi akses kesehatan dan fasilitas sanitasi.

Baca juga: Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

KJRI dan KRI di Sabah juga menyatakan akan meningkatkan intensitas kunjungan pemantauan, bantuan logistik pakaian, makanan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tes PCR dalam proses pemulangan.

"Dalam waktu dekat Dubes RI di Kuala Lumpur akan ke Sabah dan melakukan pertemuan untuk segera mematangkan langkah-langkah di atas," lanjut isi pernyataan Kemenlu.

Kedubes Malaysia menyatakan, 149 orang yang meninggal di DTI Sabah adalah jumlah keseluruhan warga negara asing dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia.

Mereka kemudian menerbitkan perbaikan dan klarifikasi melalui Twitter terkait kekeliruan itu.

https://twitter.com/MYEmbJKT/status/1541659584586100737?cxt=HHwWgsCl_avOieUqAAAA

Data awal itu yang sempat dikutip oleh kelompok Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) dan memicu beragam reaksi dari dalam negeri.

Ironi

Menurut Koordinator Migrant Care di Malaysia, Alex Ong, persoalan utama yang terjadi di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Sabah adalah jumlah tahanan melebihi daya tampung.

"Kapasitas depo detention center tidak kondusif dan overcrowded," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

Di sisi lain, kata Alex, Imigrasi Malaysia giat menangkap buruh migran ilegal, tetapi tidak didukung oleh perluasan atau penambahan ruang tahanan.

"Imigrasi melakukan penegakan tidak didukung infrastruktur depo tahanan. Ini jadi satu ironi penegakan hukum yang berubah jadi tragedi kematian," ujar Alex yang merupakan warga Malaysia.

Dia berharap pemerintah Malaysia mempunyai jalan keluar yang humanis terkait persoalan ini.

Baca juga: Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

"Penegak hukum memang berwenang menahan migran yang bersalah, tapi tidak patut mengakibatkan kematian migran yang ditahan. Kalau dihitung dari insiden kematian berbanding angka besar tidak signifikan, tapi setiap jiwa manusia itu bukan hanya angka kebijakan atau untung rugi bisnis," ujar Alex.

Di sisi lain, lanjut Alex, pelanggaran keimigrasian di Sabah berkaitan erat dengan peluang kerja di sektor perkebunan sawit yang tidak semimbang dengan kebijakan pekerja asing.

Dia mengatakan di Sabah ada 1,5 juta hektare kebun sawit yang butuh tidak kurang dari 150.000 buruh perkebunan.

Akan tetapi, lanjut Alex, menurut data pekerja resmi yang mempunyai izin saat ini kurang dari 57.000 orang (47,359 laki-laki dan 9,518 perempuan).

"Masih ada lebih kurang 100,000 yang tanpa izin," ucap Alex.

Bahkan menurut Alex ada buruh migran ilegal dari Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit di Sabah yang kemudian menikah, hingga beranak-pinak dan lahir di negara itu.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sebut Hakim di Malaysia Tak Berpihak pada Pekerja Migran Korban Kekerasan

Persoalan ini yang menurut Alex menjadi problem antara pemerintah Malaysia dan Indonesia.

"Soalnya siapa yang harus bertanggung jawab? Pemerintah atau majikan yang menarik PMI (pekerja migran Indonesia) untuk bekerja secara ilegal atau lapangan kerja Tanah Air yang minim," ucap Alex.

Terkait dengan meninggalnya 25 buruh migran Indonesia di DTI Sabat, Alex menilai para pejabat terkait di Malaysia juga harus bertanggung jawab.

"Pelaku termasuk pimpinan tertinggi termasuk menteri, Dirjen imigrasi dan Dirjen tahanan harus bertanggung jawab atas salah laku atau kelalaian tugas yang menyebabkan kematian," ucap Alex.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.